Klaim Tak Semua Puas Kinerja Jokowi, SBY Dorong Prabowo Nyapres

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah kediamannya menerima kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Senin (30/7/2018). - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
30 Juli 2018 17:36 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Partai Demokrat semakin dekat mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019.  Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan koalisi kedua partai tersebut makin terbuka lebar setelah dirinya melakukan kunjungan balasan.

"Kami datang dengan keyakinan Pak Prabowo calon presiden kita semua," katanya di rumah Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). 

SBY menjelaskan banyak pembahasan yang mereka lakukan dalam perbincangan empat mata selama dua jam tersebut. Keduanya melakukan identifikasi apa saja yang dialami dan dibutuhkan rakyat Indonesia terutama warga tidak mampu yang mencapai 100 juta orang. 

Presiden keenam RI ini sepakat dengan Prabowo persoalan tersebut harus jadi prioritas pemerintah selanjutnya agar diatasi secepatnya. Berdasarkan hasil survei yang dia pelajari, kata SBY, ada kepuasan dan rasa tidak puas publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan tinjauan di lapangan pun tidak jauh berbeda dengan hasil survei tersebut. "Itulah visi misi yang dibangun tim Pak Prabowo berorientasi pada itu semua. Tentu tidak melupakan pentingnya nilai-nilai kebebasan dan demokrasi," ungkapnya.

Sebelumnya, hasil penelitian lembaga survei Y-Publica mengklaim sebagian besar masyarakat puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "Yang senang dengan kinerja pemerintah sebanyak 72,5 persen, dan yang tidak puas hanya ada 27,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Menurut dia, kinerja pemerintah yang paling diapresiasi publik adalah di bidang infrastruktur, yakni sebanyak 75,3 persen. Selanjutnya adalah di bidang pemberantasan korupsi ada 73,5 persen, pendidikan 72,8 persen, kesehatan 70,7 persen, dan hubungan dengan luar negeri sebanyak 68 persen. "Tapi publik menilai kinerja pemerintah juga masih ada kekurangan di beberapa bagian," tutur Rudi.