Mencari Calon Wakil Presiden

Pertemuan Presiden Jokowi dan 6 ketua umum parpol yang mempunyai kursi di DPR di Istana Bogor, Senin (24/7 - 2018). (Twitter / @pramonoanung)
29 Juli 2018 05:00 WIB S. Djaja Laksana (Pemerhati) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (24/7/2018). Esai ini karya S. Djaja Laksana, pernah menjadi pejabat hubungan masyarakat pada pemilihan umum 1977-1999, mantan birokrat. Alamat e-mail penulis adalah captainkids65@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Ketika—kabarnya--Joko Widodo (Jokowi) menawari Prabowo Subianto mendampingi dia dalam pemilihan presiden tahun 2019, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga anggota Dewan Penasihat Partai Gerakan Indonesia Raya Sandiaga Uno--sebagaimana dikemukakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy--minta agar tawaran itu tetap berlaku, pemilihan presiden selesai dan rakyat damai.

Mengapa selesai? Karena menurut berbagai lembaga survei yang kredibel, Prabowo adalah pesaing utama Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi kedua setelah Jokowi. Politikus lain hanya berani menawarkan diri sebagai calon wakil presiden.

Ketika dua orang itu bersatu, jabatan presiden dan wakil presiden ada di tangan. Damailah negeri ini. Mengapa damai? Keduanya didikotomikan sebagai sosok berseberangan. Jokowi dinarasikan sebagai kubu nasionalis, dituduh (difitnah) sebagai komunis, dicap anti Islam, dan diberi predikat antek asing-aseng.

Sedangkan Prabowo dikesankan pembela Islam, anti komunis, dan patriotis. Pemilihan presiden 2014 dan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 telah membelah rakyat. Ketika keduanya bersatu, damai dibumi.

Persatuan keduanya dalam pemilihan presiden 2019 makin jauh panggang dari api. Secara pribadi, bisa jadi Prabowo tidak menolak tawaran Jokowi. Dalam kalkulasi, meskipun popularitas dan elektabilitasnya tinggi, faktanya tidak setinggi waktu pemilihan presiden 2014.  

Di samping itu, usia dan semangat Prabowo tidak semenggelegar dulu. Tak kalah penting faktor logistik. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya yang juga adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, masalah logistik dan finansial menjadi persoalan besar.

Ada wacana Prabowo mencari calon wakil presiden yang banyak duit. Ketika pemilihan kepala daerah serentak, Prabowo membuka dompet donasi (sumbangan) dari publik. Orang-orang dekat Prabowo tetap mengusung dia sebagai calon presiden.

Ini dideklarasikan dalam acara level nasional Partai Gerakan Indonesia Raya--meskipun Prabowo sendiri belum tegas menyatakan kesediaan dirinya--peluang bersatu dengan Jokowi makin tertutup. Para loyalis khawatir, ketika Prabowo menerima tawaran Jokowi, perolehan suara partai dalam pemilihan umum akan jeblok.  

Beberapa hari lalu Romahurmuzy diperintahkan Jokowi mengumumkan 10 nama calon wakil presiden. Ada tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah (termasuk yang sudah gede rumangsa), dua orang profesional sukses (para perempuan menteri), dua agamawan yang nasionalis, dua teknokrat, dan seorang pengusaha yang pernah menjadi menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhioyono.

Langkah itu adalah testing the water, untuk menguji publik terhadap calon wakil presiden, agar ketika kelak tidak dipilih menjadi calon wakil presiden definitif dan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilihan presiden 2019, bisa menerima dengan legawa.

Nanti ada survei atau polling mengenai populatritas dan elektabilitas mereka di mata rakyat calon pemilih. Akan diketahui mana calon wakil presiden yang mendongkrak elektabilitas Jokowi dan sebagainya. Itu merupakan terobosan demokrasi, terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi. 

Rakyat dipersiapkan dan dilibatkan sejak awal agar tidak diplekoto seperti memilih kucing dalam karung. Jokowi akan lepas dari beban persaingan antarcalon wakil presiden dari partai-partai politik pendukungnya. Risikonya adalah apabila calon wakil presiden yang diminati rakyat ternyata kurang disukai Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo dua periode itu tentu mengetahui sikap adiluhung Raja Keraton Jogja almarhum Sri Sultan Hameng Buwono IX. Ketika melihat pemerintah Republik Indonesia (Sukarno-Hatta) terancam oleh kembalinya pemerintah kolonilal Belanda (NICA), ia mengundang ibu kota pemerintah Republik Indonesia pindah ke Jogja dan dibiayai. Tahta untuk rakyat.

Itu telah pula ditunjukkan Jokowi berkali-kali. Setidaknya itu terlihat ketika dia tidak jadi melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang larangan eks terpidana tiga kejahatan--bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi--menjadi calon anggota legislatif. Era milenial memang zaman vox populi vox dei.