Apeksi: Jalan Nasional Rusak, Wali Kota yang Disalahkan

Ilustrasi jalan dan jembatan rusak (Solopos/Whisnupaksa Kridangkara)
23 Juli 2018 20:30 WIB David Eka Issetiabudi Nasional Share :

Solopos.com, BOGOR — Para wali kota yang tergabung dalam Apeksi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kewenangan melakukan pemeliharaan jalan nasional kepada pemerintah kota. Hal ini dilontarkan karena seringnya pemerintah kota disalahkan warga jika terjadi kerusakan jalan nasional.

Usulan ini terangkat dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan para wali kota di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/7/2018). Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) G.S Vicky Lumentut mengatakan untuk pemeliharaan jalan nasional sebaiknya juga diserahkan ke pemerintah kota.

Tokopedia

Tujuannya agar kerusakan jalan bisa dapat lebih cepat ditangani. "Karena kalau ada masalah [jalan] berlubang, masyarakat tidak bilang mana jalan nasional atau provinsi, yang disalahkan Wali Kota," tuturnya.

Sejauh ini, jika ada kerusakan pada jalan nasional, pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan. Menurutnya, dengan diserahkan kewenangan pemeliharan ke pemerintah kota, salah satu keluhan di masyarakat dapat ditekan. "Sekarang kalau kami kerjakan, malah salah kami.Kalau pembangunan okelah kami tidak ikut, tetapi kalau pemeliharaan boleh lah," tambah Wali Kota Manado ini.

Vicky juga berharap Presiden Jokowi dapat membuka keran rekrutmen PNS untuk mengisi beberapa pos di Pemkot Manado. Dia menceritakan, jika setiap tahun ada 150 PNS yang pensiun, maka akan banyak posisi yang kosong.

"Selama saya 7 tahun menjadi Wali Kota, sepertinya baru 30 PNS yang masuk. Sementara itu, yang pensiun 150 per tahun," katanya.

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany mengatakan Presiden telah mendengar masukan wali kota. Khusus untuk permintaan dana kelurahan, Presiden Jokowi menyambut baik. "Beliau menyambut baik. Beliau berpikir, dana desa itu juga masuk ke dana kelurahan. Insya Allah ini menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu dana kelurahan," katanya.

Mengawali aktivitas di pekan ketiga ini, Presiden Jokowi kembali membuka lebar ruang diskusi bersama kepala daerah, untuk mencari solusi bersama antara pusat dan daerah. Jika bulan lalu, Jokowi mengumpulkan puluhan Bupati, sekarang giliran para wali kota diundang merapat ke Istana Kepresidenan Bogor.