Jadi Pihak Terkait Gugat Pembatasan Jabatan Presiden/Wapres, JK Dikritik

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia Din Syamsudin (kiri) di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6 - 2015). (Bisnis/Rachman)
22 Juli 2018 19:30 WIB Samdysara Saragih Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dikritik berbagai kalangan. JK Dinilai tidak konsisten karena dulu pernah mengatakan tidak akan maju kembali sebagai calon wakil presiden.

Jumat (20/7/2018) lalu, permohonan sebagai pihak terkait dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kuasa hukum JK, Irmanputra Sidin. Adapun uji materi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mencantumkan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said memaklumi bila JK menjadi pihak yang berkepentingan dengan gugatan tersebut. Pasalnya, Jusuf Kalla pernah dua periode menduduki kursi RI-2 sehingga terhalang dengan eksistensi norma pembatasan masa jabatan.

Namun, Sudirman mengingatkan limitasi tersebut merupakan amanat reformasi dan menjadi roh demokrasi. Bila pembatasan tak diatur, maka peluang masyarakat untuk mengakses kepemimpinan nasional akan terhambat karena kekuasaan digenggam oleh kalangan terbatas.

“Sekarang ini [dengan mengajukan sebagai pihak terkait] mempersempit, bukan untuk memperlebar calon pemimpin,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

Sementara itu, Wakil Ketua Koordinator DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Khusus Rizal Mallarangeng mengaku heran dengan inkonsistensi JK. Dalam berbagai kesempatan, mantan Ketua Umum DPP Golkar tersebut menyatakan tidak berambisi memperebutkan jabatan ketiga. “Itu untuk menjaga keajekan konstitusi. Tapi dengan masuk dalam wilayah ini agak mengherankan,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan MK No 6/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan sebuah perkara. Bila pihak tersebut berkepentingan langsung, seperti halnya JK (sebagai wapres 2 periode) dalam kasus perkara Perindo, pihak terkait memiliki hak yang sama dengan pemohon dalam hal memberikan keterangan.

Pihak terkait dapat mengajukan diri kepada panitera MK untuk mendapatkan persetujuan. Keterangan pihak terkait disampaikan dalam persidangan pemeriksaan atau setelah MK menerima kedudukan hukum dari pemohon.

Ricky K. Margono, kuasa hukum Perindo, mengatakan pengajuan diri JK sebagai pihak terkait tidak dikonsultasikan dengan klien dan timnya. Dia mengaku baru bertemu dengan kuasa hukum JK pada Jumat (20/7/2018) di MK. "Waktu itu kami berpapasan ketika memasukkan berkas perbaikan permohonan. Sebelumnya tidak ada komunikasi," katanya kepada Bisnis.com, Minggu (22/7/2018).