Skandal Napi Kaya di LP Sukamiskin, DPR: Menkumham Pasti Tahu Suap di LP

Kepala LP Sukamiskin Wahid Husen memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7 - 2018). (Antara / Rivan Awal Lingga)
22 Juli 2018 16:30 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Wahid Husen, menjadi tersangka kasus suap jual beli fasilitas narapidana kasus korupsi di LP tersebut. Kejadian itu memicu berbagai tanggapan dari para anggota DPR.

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi F-PKS Aboebakar Alhabsyi khawatir apa yang terjadi di LP Sukamiskin adalah fenomena gunung es. Bisa jadi situasi serupa banyak terjadi di LP yang lain sehingga perlu diantisipasi dengan baik oleh Menkumham.

“Jangan sampai hal ini terulang lagi. Untuk perbaikan LP, pembenahan harus dilakukan bukan hanya di LP Sukamiskin, tapi di seluruh LP di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/7/2018).

Menurutnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk pembenahan Lapas tersebut. Pertama, adalah pembenahan sistem dalam LP. Sistem yang baik harus mampu menutup peluang adanya kongkalikong antar petugas dengan warga binaan. Aturan sedapat mungkin mengedepankan tertib hukum dan tertib aturan dalam LP.

Kedua, kata dia, adalah penguatan integritas para petugasnya. Dengan integritas yang baik peraturan yang ada akan dapat diimplementasikan secara tepat. "Tanpa integritas, aturan sebaik apapun akan dapat diakali. Oleh karenanya integritas ini akan menjadi kunci paling strategis pembenahan LP," ujar Aboebakar.

Sedangkan anggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil, menilai tak ada alasan bagi Wahid Husen menerima sogokan karena kesejahteraannya sudah baik. Pasalnya, tunjangan, remunerasi sudah diberikan sehingga Kalaps tidak mungkin kurang penghasilan atau pendapatan," kata Nasir.

"Jadi ke depannya harus ditempatkan Kalapasnya yang suka miskin, bukan suka kaya," ujarnya seraya berkelakar.

Nasir juga mempertanyakan gebrakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selama ini. Dia yakin menteri tersebut mengetahui praktik suap yang terjadi di LP.

Sedangkan rekan Nasir di Komisi III DPR, Adies Kadir, menyatakan bahwa banyak kasus jual beli izin meninggalkan sel seperti di LP Sukamiskin yang tidak terungkap. Penangkapan Wahid, ujarnya, hanyalah puncak gunung es dari kasus serupa di LP lain.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu menambahkan bahwa kasus tersebut harus menjadi catatan penting bagi lembaga terkait agar ada evaluasi menyeluruh.
Menyikapi hal tersebut, dia mengatakan bahwa pihaknya akan secepatnya memanggil pihak-pihak terkait.

"Pasti kita akan panggil [Dirjen LP dan Menkumham] untuk dimintai penjelasannya. Kita akan tanyakan nantinya mengapa sampai ada praktik jual beli izin keluar serta adanya pemberian fasilitas mewah bagi narapidana," kata Adies.

Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang diduga melakukan jual beli izin keluar untuk para narapidana di LP Sukamiskin.