Reformasi Izin Usaha

Sriyanto (Istimewa)
20 Juli 2018 02:40 WIB Sriyanto (penulis) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/7/2018). Esai ini karya Sriyanto, anggota staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, tutur di Universitas Terbuka. Alamat e-mail penulis adalah sriyanto.wonogiri@yahoo.co.id.

Solopos.com, SOLO--Sistem perizinan berusaha di negeri ini memasuki babak baru. Pemerintah menerapkan strategi omnibuslaw melalui instrumen PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik. Regulasi ini menjadi payung hukum seluruh perizinan usaha.

Tokopedia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi sistem perizinan online single submission (OSS). Pemerintah tidak tinggal diam terhadap permasalahan perizinan berusaha di negeri ini. Stigma rumit, lambat, dan tidak ada kepastian sangat menghambat sektor usaha.

Ini akibat dari tumpang tindihnya regulasi di level pusat maupun daerah. Diperparah lagi dengan pengembangan sistem perizinan di masing-masing daerah. Era otonomi daerah membuat setiap daerah berimprovisasi bagi kemajuan daerah, namun dalam konteks nasional jelas improvisasi menjadikan semangat keseragaman sistem sulit diwujudkan.

Langkah pemerintah ini menumbuhkan harapan terwujudnya kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan. Keseragaman norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) secara nasional menjadi kunci. Tidak ada perbedaan persyaratan dan proses perizinan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Sistem terintegrasi juga memudahkan pewujudan database perizinan usaha di semua sektor. Sistem ini berpotensi menjadi pusat data investasi nasional yang valid dan dapat digunakan berbagai pihak dalam pengambilan kebijakan di pusat maupun daerah.

Perubahan yang cukup prestisius yakni penyederhanaan nomenklatur perizinan melalui penggabungan dan penghapusan jenis izin sektoral. Investor cukup berurusan tiga administrasi utama.

Pertama, pendaftaran usaha dengan output berupa nomor induk berusaha (NIB) sebagai pengganti tiga dokumen, yakni tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses kepabeanan. Secara simultan investor akan terkoneksi dengan pemrosesan nomor pokok wajib pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan notifikasi fasilitas fiskal.

Kedua, izin usaha. Investor cukup  mengisi empat dokumen komitmen penyelesaian izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin lingkungan, dan sertifikat laik fungsi. Ketiga, izin komersial/operasional diberikan kepada investor yang telah merealisasikan komitmen izin usaha. Izin operasional sebagai proses akhir perizinan. Selanjutnya perusahaan dapat memulai beroperasi.

Daya Saing

Sistem telah diluncurkan pada 9 Juli 2018. Ini mempunyai beberapa konsekuensi terhadap tiga layer pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Dalam implementasi reformasi perizinan usaha sekurang-kurangnya terdapat tiga kunci keberhasilan.

Pertama, komitmen implementasi sistem OSS. Selama ini hampir setiap kementerian/lembaga memiliki sistem pelayanan perizinan. Sistem-sistem tersebut tidak hanya dipakai oleh pusat, tapi juga oleh pemerintah daerah. Setiap daerah juga mengembangakan sistem informasi pelayanan perizinan.

Akibatnya untuk usaha yang sama akan terjadi perbedaan persyaratan dan prosedur prosesnya. Dengan regulasi baru, semua sistem direduksi ke dalam sistem tunggal. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus taat asas, menepis ego sektoral, dan berkomitmen menerapkan sistem OSS.

Kedua, percepatan masa transisi. Meski OSS merupakan penyempurnaan dari sistem yang selama ini berjalan, tetap masih memerlukan penyelarasan teknis di pusat maupun daerah. Kecepatan adaptasi terhadap regulasi dan sistem yang baru menjadi kunci utama implementasi reformasi perizinan usaha.

Semakin cepat proses transfer sistem maka semakin cepat pula OSS ini diterapkan. Ketiga, peran serta masyarakat. Sebagai pengguna layanan, masyarakat dapat membandingkan pasca-OSS dan pra-OSS. Jika percepatan dan kemudahan belum bisa dirasakan, dapat melapor kepada satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah maupun pusat.

Sebagai praktisi perizinan, saya mengapresiasi upaya reformasi perizinan usaha yang diinisiasi pemerintah pusat. Tidak ada jaminan bahwa perubahan akan mendatangkan keberhasilan, namun untuk berhasil harus ada perubahan. Sistem ini pun masih terdapat celah ketidakpastian, utamanya dalam tahap perizinan usaha.

Dokumen komitmen penyelesaian izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, izin lokasi, maupun sertifikat laik fungsi dalam realisasinya sangat bergantung pada keseriusan investor. Bagaimana dampaknya bagi investor yang tidak dapat memenuhi seluruh komitmen? Berarti izin komersial/operasional tidak akan diterbitkan oleh lembaga OSS.

Untuk mengeliminasi ketidakpastian, investor harus mengecek data dan informasi kesesuaian lokasi usaha dengan rencana detail tata ruang. Dalam konteks izin mendirikan bangunan, Investor harus mempunyai rencana teknis bangunan yang matang.

Investor juga harus memetakan secara detail potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usahanya. Sistem OSS ini memberikan ruang yang cukup besar kepada investor. Jika menghendaki perizinan cepat selesai, seluruh dokumen komitmen segera direalisasikan.

Pada era digital dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik tidak ada pilihan lain bagi penyelenggara pelayanan untuk mengambil langkah strategis. Dengan langkah reformis pemerintah, kemudian diejawantahkan di setiap layer pemerintahan, diharapkan terjadi peningkatan kepastian perizinan berusaha.

Manfaat reformasi perizinan akan meningkatkan gairah berusaha. Dampak terdekatnya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Lebih luas lagi, reformasi perizinan usaha tidak hanya membuka ruang daya saing antaraerah melainkan membuka jalan daya saing Indonesia di kancah internasional.