Kontroversial, Israel Sahkan UU Negara Yahudi

Predana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (The Independent)
20 Juli 2018 05:40 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, TEL AVIV Parlemen Israel mengesahkan undang-undang kontroversial yang menetapkan sebagai negara khusus bangsa Yahudi. Undang-undang tersebut menekankan Israel adalah Tanah Air bangsa Yahudi yang bersejarah. Jadi, bangsa Yahudi bebas menentukan nasibnya sendiri.

Pengesahan undang-undang tersebut sekaligus mencabut bahasa Arab dalam daftar bahasa resmi di Israel. Selanjutnya, undang-undang itu menegaskan posisi Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan menyatakan pembangunan permukiman Yahudi sebagai kepentingan nasional.

Undang-undang tersebut disahkan setelah terjadi perdebatan sengit di antara anggota parlemen Israel selama delapan jam. Sebanyak 62 anggota parlemen mendukung dan 55 lainnya menolak. Mereka yang menolak sebagian besar adalah keturunan Arab.

"Kami bakal menjamin hak-hak warga sipil dalam demokrasi di Israel. Namun, bangsa Yahudi yang merupakan kaum mayoritas memiliki hak lebih besar untuk menentukan nasib sendiri," kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/7/2018).

Benjamin Netanyahu menambahkan, pengesahan undang-undang negara bangsa Yahudi merupakan momen bersejarah. "Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan negara Israel," sambung dia.

Sebelum disahkan, ada beberapa pasal yang dihapus dari undang-undang baru itu atas pemintaan Presiden Israel dan Jaksa Agung. Salah satunya adalah aturan pembentukan komunitas khusus kaum Yahudi. Sebab, penduduk Israel bukan hanya dari kalangan Yahudi, melainkan juga keturunan Arab sekitar 20 persen dari sembilan juta orang.

Selama ini, warga negara Israel baik dari kalangan Yahudi maupun keturunan Arab diberikan hak yang sama. Namun, beberapa tahun belakangan kaum keturunan Arab diperlakukan sebagai golongan kelas dua yang mendapatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, ksehatan, dan perumahan.