Jadi Komisaris BUMN, Ali Mochtar Ngabalin Terancam Gagal Nyaleg

Staf Khusus Presiden dan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. (Istimewa / KSP)
20 Juli 2018 19:00 WIB Samdysara Saragih Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin resmi ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero). Pada saat yang sama, nama pria asal Papua Barat itu tercantum dalam daftar bakal calon anggota DPR Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dia ditempatkan pada nomor urut 2 di bawah Ketua DPD I Partai Golkar Sultra Ridwan Bae. Namun, Ngabalin tidak bisa mendapatkan dua posisi itu secara bersamaan. Pasalnya, regulasi mensyaratkan seorang calon anggota legislatif (caleg) tidak memegang jabatan di perusahaan pelat merah.

Pasal 7 ayat (1) huruf k nomor (7) PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU Caleg) telah mengatur bahwa bakal caleg harus mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Bahkan, larangan rangkap itu ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1) huruf n beleid yang sama. Bunyinya, ‘bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara’.

Kedua klausul itu merupakan turunan dari Pasal 240 ayat (1) huruf k dan huruf m UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pada bagian Penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap," bunyi beleid itu.

Dengan ketatnya aturan PKPU Caleg dan UU Pemilu, Ali Mochtar Ngabalin harus memilih apakah tetap bertarung memperebutkan kursi DPR atau terus berkarya sebagai Komisaris PT Angkasa Pura (AP) I.

Tokopedia