AJI Yogyakarta Kecam Pelarangan Peliputan Penggusuran Lahan Bandara Kulonprogo

Petugas gabungan mengawal proses pembersihan lahan lokasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo, Kamis (28/6 - 2018) lalu. (Antara / Andreas Fitri Atmoko)
20 Juli 2018 03:30 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JOGJA -- Proses pengosongan lahan yang akan menjadi lokasi New Yogyakarta International Airport Kulonprogo, Kamis (19/7/2018), diwarnai pelarangan peliputan terhadap jurnalis yang hendak meliput. Sedikitnya ada empat kontributor media nasional yang dilarang meliput di lokasi itu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta yang menerima laporan itu mengecam aparat yang melarang peliputan tersebut. Pelarangan itu setidaknya menimpa empat kontributor, yaitu Bambang Muryanto (The Jakarta Post), Abdus Somad (Suara.com), Furqon Ulya Himawan (Media Indonesia), dan Cahyo Purnomo Edi (Merdeka.com).

Tokopedia

Dalam keterangannya kepada AJI Yogyakarta, Bambang menceritakan pelarangan berlangsung ketika sejumlah jurnalis ingin mendekat ke lokasi penggusuran. Di tengah perjalanan, tak jauh dari portal jalan raya di Desa Glagah, empat polisi lalu lintas yang berjaga menyetop mereka.

Meski para jurnalis itu telah memperlihatkan kartu pers dan menjelaskan kedatangan ke lokasi penggusuran, polisi tetap melarang mereka melakukan peliputan. Polisi, menurut Bambang, mengatakan pelarangan itu merupakan perintah PT Angkasa Pura I. “Alasan mereka sudah banyak jurnalis yang meliput di lokasi,” katanya.

Negosiasi antara polisi dan jurnalis pun berlangsung alot. Alhasil, polisi akhirnya mempersilakan para jurnalis meliput ke lokasi penggusuran. Namun, menurut Somad -- yang juga sempat dilarang meliput -- meski berhasil mendekat ke lokasi dan meliput proses penggusuran, sekawanan polisi tak berseragam tak berhenti membuntutinya. Bahkan, ketika ia akan mengambil gambar alat berat yang sedang menghancurkan rumah warga, mereka sengaja menghalangi lensa kamera.

Menurut Somad, tak semua jurnalis peliput menerima perlakukan intimidatif seperti itu. Di lokasi pengusuran, ia melihat ada banyak jurnalis yang bisa melakukan peliputan dan mayoritas mengenakan rompi oranye. “Ini aneh, kenapa mereka [jurnalis berompi oranye] diberikan kebebasan meliput sedangkan kami justru dihalang-halangi,” katanya.

Furqon mengatakan seorang polisi bercerita padanya. Beberapa saat sebelum penggusuran berlangsung, PT Angkasa Pura membagi rompi oranye pada sekelompok jurnalis. “Hanya jurnalis yang pakai rompi yang boleh mendekat ke lokasi penggusuran,” katanya.

"Berdasarkan keterangan yang AJI Yogyakarta himpun, hari ini PT. Angkasa Pura I bersama ratusan polisi dan tentara mengusir 300 warga Temon, Kulonprogo. Mereka merobohkan 38 rumah warga dan memaksa penghuninya angkat kaki dari tanahnya. Pengosongan lahan itu terkait dengan rencana pemerintah membangun bandara baru di Kulonprogo," kata Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, dalam pernyataan tertulis, Kamis.

AJI Yogyakarta menyebut pelarangan terhadap wartawan melakukan peliputan tidak boleh terjadi. Pasalnya, lokasi penggusuran adalah ruang publik sehingga jurnalis berhak melakukan tugas peliputan di wilayah tersebut. Dia mengutuk pelarangan liputan dan perlakuan diskriminatif PT Angkasa Pura I terhadap wartawan. "Pelarangan jurnalis menjalankan tugas adalah bentuk pengekangan kebebasan pers dan pelanggaran terhadap UU Pers No 40/1999," kata Anang.

Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam ketentuan pidana pasal 18 UU Pers, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

"Penggusuran dan pembangunan adalah isu publik. Satu tugas utama jurnalis adalah alat kontrol sosial dan mengawal kepentingan publik. Maka, sudah sepatutnya isu penggusuran warga Kulonprogo menjadi isu prioritas dalam pemberitaan, khususnya media lokal," tutupnya.

Kolom 3 hours ago

Kiri Zaman Kini