Sepak Bola dan Politik

Suwarmin (Istimewa)
16 Juli 2018 22:10 WIB Suwarmin Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/7/2018). Esai ini karya Suwarmin, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah suwarmin@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO--Politik dan sepak bola kadang-kadang mirip, seiring sejalan. Beti, beda tipis.  Tak perlu terlalu serius, ini hanyalah ulasan othak athik gathuk, tidak ilmiah.

Piala Dunia 2018 di Rusia dilaksanakan bersamaan dengan hiruk pikuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 Juni 2018. Jadi bisa saja, mereka yang sedih karena jagonya kalah dalam pilkada, semakin sedih karena jagonya tumbang di Piala Dunia.

Bagi yang fanatik dan gampang baper (terbawa perasaan), bisa jadi dunia serasa tidak adil.  Sepak bola dan politik memang sama-sama bikin baper. Suporter Persebaya (Bonek) dan suporter Arema Malang (Aremania), rasa-rasanya sulit akur. Jak Mania (suporter Persija Jakarta) dengan Bobotoh sebagai suporter Persib Bandung juga sulit berkoalisi.

Di dunia politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbeda haluan politik bisa membangun koalisi. Kedua partai ini beda barisan di level nasional.

Yang satu mendukung pemerintah, satunya lagi berdiri kukuh di seberang pemerintah. Situasi dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah pada 27 Juni lalu memunculkan fenomena aneh pula. Ada orang yang mendukung Sudirman Said karena tidak suka PDIP. Ada pula yang mendukung Ganjar Pranowo karena tidak suka PKS.

Politik begitu dinamis dan kaya warna. Apa jadinya kalau PDIP dan PKS yang mempunyai basis massa yang berbeda ini berkoalisi? Dalam pilkada serentak 27 Juni lalu, PDIP dan PKS berkoalisi di 33 daerah, terdiri atas tiga provinsi, 24 kabupaten, dan enam kota. Bagaimana narasi kampanye yang mereka sampaikan kepada konstituen?

Dalam politik hal ini bukan hal yang aneh. Geliat politik adalah tarik menarik kepentingan. Dalam banyak situasi bisa saja ada irisan kepentingan yang sama sehingga dua partai politik yang berseberangan di tempat lain bisa berkoalisi di daerah yang lainnya. Itulah yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penghitungan cepatsejumlah lembaga, koalisi PDIP dan PKS pada level provinsi hanya menang di Provinsi Sulawesi Selatan. Koalisi PDIP dan PKS tumbang di Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Jika parameternya menang atau kalah, koalisi antara partai politik yang identik dengan warna merah dan putih ini cocok di Sulawesi Selatan.

Seperti pernikahan, keduanya saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, saling mendukung, saling mengisi. Sementara di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, koalisi keduanya belum pas. Mungkin ada yang dipaksakan.

Mungkin perpaduan tokoh yang dicalonkan kurang sesuai. Mungkin ada yang enggan menutupi kelemahan kawan koalisi. Mungkin ada alasan lain. Koalisi yang tidak cocok seperti perpaduan antara pemain sepak bola yang kurang klop.

Akibatnya seperti tumbangnya tim-tim unggulan dalam Piala Dunia di Rusia, kerja sama tim kurang kompak, para pemain lebih sering tampil individual, banyak peluang sia-sia. Akhirnya kalah. Biaya dan “logistik” untuk memenangi pertarungan politik sangat besar.

Saat ini sebagian biaya kampanye ditanggung negara, tetapi calon kepala daerah masih harus membayar biaya saksi, biaya menggalang dan merawat suara, dan lain-lain. Belum lagi isu mahar yang sayup-sayup terdengar.

Belum lagi dalam berbagai kesempatan, masyarakat kadang-kadang mengambil sikap ambil untung saat pemilihan umum. Ada yang menukar jaminan dukungan dengan seragam karang taruna, pos keamanan lingkungan, pembangunan masjid, jembatan, dan lain-lain.

Kekalahan di politik akan berubah menjadi jerat penderitaan yang berkepanjangan bagi politikus yang duitnya cekak. Tentu, tidak semua calon kepala daerah seperti ini. Politikus dengan popularitas dan elektabilitas tinggi, biayanya bisa jauh lebih murah.  Kata seorang teman, biaya dan potensi pendapatan ketika menjabat  bisa dikalkulasi seperti praktik dagang. Nah!

Keterwakilan

Dalam politik kemenangan adalah segalanya. The winner takes all. Pemenang bisa saja memberi konsesi pengelolaan proyek bagi pihak-pihak yang mendukungnya. Pemenang pemilihan presiden, misalnya, bisa menggandeng pendukung untuk menjadi menteri atau staf ahli.

Ada satu hal yang membedakan antara perekrutan pemain sepak bola dan perekrutan politikus sebagai calon penguasa daerah. Mereka yang terpilih sebagai pemain inti sepak bola adalah 11 pemain terbaik, best eleven, setidaknya menurut selera pelatih. Ada standar kualitas yang mutlak dijadikan pegangan.

Dalam demokrasi, persoalan figur adalah persoalan keterwakilan. Faktor kualitas dan standar moral tertentu semakin kabur. Demokrasi lebih cenderung pada persoalan keterwakilan. Di Jawa Timur, Nahdlatul Ulama (NU) diperebutkan oleh dua calon gubernur.

Di Jawa Tengah, dua calon gubernur menggandeng tokoh NU. Dalam pemilihan presiden tahun depan, pilihan Jawa dan bukan Jawa, militer atau sipil, santri atau abangan, rasanya masih menjadi bahan pertimbangan.  Dalam politik tak ada lawan atau kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan.

Jika pada pemilihan presiden empat tahun lalu Partai Golkar memusuhi Joko Widodo, saat ini Partai Golkar berpindah ke kubu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika pada pemilihan presiden 2014 Partai Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi, tahun depan belum tentu.

Saat ini ada suara-suara berbeda, misalnya usulan agar PKS mengusung duet Anies Baswedan-Ahmad Heryawan dalam pemilihan presiden atau gerakan Amien Rais yang siap maju sebagai calon presiden karena termotivasi Mahathir Muhamad di Malaysia.

Ada pula suara yang mendorong Anies Baswedan berduet dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Apa pun dan bagaimanapun, kita berharap para aktor politik bisa bermain dengan fair play seperti persaingan tim-tim sepak bola di lapangan hijau.

Jika para elite politik santun dan bermain bersih, niscaya para pendukung ikut sejuk. Jika para aktor politik terlalu mengejar kepentingan sesaat dan melupakan kebinekaan bangsa, bisa saja masyarakat akan terbelah.

Dalam sepak bola, ada dua semboyan yang belakangan ini makin kuat disuarakan, yakni fair play dan respect. Dalam politik, dua hal itu sangat diperlukan agar kita tidak terjebak menjadi masyarakat barbar dalam berpolitik.