Rumah Dirut PLN Digeledah, Jokowi Percaya KPK

Penyidik KPK bergegas seusai menggeledah rumah Dirut PLN Sofyan Basir di Jl Bendungan Jatiluhur, Benhil, Jakarta, Minggu (15/7 - 2018). (Antara / Aprillio Akbar)
16 Juli 2018 17:00 WIB David Eka Issetiabudi Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai penggeledahan kediaman Dirut PLN Sofyan Basir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menyerahkan proses itu kepada KPK dan percaya bahwa lembaga tersebut bertindak profesional.

"Itu kewenangan KPK, saya percaya KPK bertindak profesional sesuai wewenangnya," ujarnya seusai memberi Kuliah Umum pada Angkatan Ke-2 Pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Senin (16/7/2018).

Tokopedia

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Dirut PLN terkait penyidikan dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. PT PLN mendesak tim penyidik KPK transparan dalam melakukan penggeledahan di kediaman Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN, I Made Suprateka, memastikan PT PLN akan menghormati seluruh proses hukum yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait kasus PLTU Riau-1. Dia juga menjelaskan Sofyan Basir merupakan warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum.

"Beliau sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum sampai dengan adanya pembuktian nanti di persidangan dan mendapatkan putusan pengadilan yang tetap dan mengikat," kata Made dalam keterangan resmi, Minggu (15/7/2018).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). "Tim masih berada di sana. Penggeledahan di lokasi tertentu dilakukan dalam rangka menemukan bukti yang terkait dengan perkara," ungkap Febri.

KPK pun mengharapkan pihak-pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100.000 dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga. "Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," ucap Basaria.