Nasib Koperasi Primer Indonesia

A. Sardi (Istimewa)
13 Juli 2018 03:00 WIB A. Sardi (Pegiat Koperasi) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (12/7/2018). Esai ini karya A. Sardi, Sekretaris Koperasi Kredit CU Esthi Utomo di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah sardi_solo@yahoo.co.id.

Solopos.com, SOLO-Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Ungkapan sederhana tersebut sangat pas menggambarkan kegiatan koperasi. Koperasi dihidupi dari iuran anggota dan pada akhirnya menghidupi anggota. Dalam politik kita kenal dengan sebutan demokrasi.

Koperasi bertujuan menjadi gerakan ekonomi kerakyatan dan berjalan dengan prinsip gotong royong. Tujuan koperasi berdasar UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Nilai yang hendak diperjuangkan dalam berkoperasi di antaranya kekeluargaan; menolong diri sendiri; bertanggung jawab; demokrasi; persamaan; berkeadilan; dan kemandirian. Sedangkan nilai yang harus dipegang teguh anggota koperasi di antaranya kejujuran; keterbukaan; tanggung jawab; dan kepedulian terhadap sesama anggota serta orang lain.

Berdasarkan tingkat dan luas daerahnya, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Pemerintah telah memberikan berbagai stimulan agar koperasi bisa berkembang dan mencapai tujuannya, kenyataannya jarang sekali suatu lembaga koperasi bisa dikategorikan “sehat”.

Banyak masalah internal koperasi primer. Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas. Pengurus koperasi juga tokoh masyarakat, sehingga ”rangkap jabatan”, ini menimbulkan akibat fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari perubahan-perubahan lingkungan.

Kurangnya kepercayaan anggota dan merasa kesulitan untuk memulihkannya. Keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasaran penunjang operasional, pada hal teknologi berkembang dengan pesat dan harga pokok pun relatif tinggi, sehingga mengurangi kekuatan bersaing dengan koperasi lain atau lembaga usaha sejenis.

Pengelolaan administrasi belum memenuhi standar tertentu, termasuk data statistik, maka sering dijumpai data tidak lengkap ketika mengambil keputusan. Solidaritas antaranggota kurang yang berdampak pada kurangnya tanggung jawab mereka terhadap hak dan kewajibannya.

Terbatasnya modal usaha, maka volume usaha pun terbatas. Jika akan memperbesar volume usaha terbentur kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dan ketidakberdayaan mengadakan sarana dan prasarana penunjang.

Masalah eksternal yang membelenggu juga banyak. Bertambahnya kompetitor dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani koperasi (banyak lembaga yang berlebel “koperasi” tetapi pengelolaan dan manajemennya tidak sesuai dengan hakikat koperasi).

Diberhentikannya fasilitas-fasilitas tertentu sehingga koperasi tidak dapat menjalankan usaha dengan baik. Dulu koperasi diberi kepercayaan mendistribusikan pupuk bagi petani, sekarang tidak). Masyarakat apriori (kurang respek) terhadap koperasi karena banyak koperasi yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada pengelola koperasi kurang. Tingkat suku bunga pinjaman lembaga keuangan pemerintah selalu berubah-ubah bahkan ada yang sangat rendah dan mudah, sementara koperasi banyak yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi ini.

Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat (sistem online), sementara koperasi kurang memiliki dana dan tenaga operasional yang andal. Kondisi demikian sangat berpengaruh pada proses pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan pemerintah yang mengikat koperasi untuk melakukan audit secara internal maupun eksternal. Untuk melakukan audit dibutuhkan dana maka banyak koperasi yang “tiarap”.   

Begitu kompleksnya permasalahan koperasi primer di Indonesia. Untuk memulihkan kembali ”roh” koperasi dibutuhkan peran berbagai pihak. Pemerintah setidaknya menentukan kebijakan yang positif untuk mendongkrak perkoperasian di Indonesia ini.

Pertama, memberikan bantuan peningkatan modal koperasi dengan tujuan mengendalikan dana bagi Lembaga Jaminan Kredit Koperasi guna meningkatkan kemampuan modal koperasi melalui kredit-kredit yang diterima dari bank atas jaminan lembaga tersebut.

Kedua, mengadakan bimbingan penyuluhan usaha koperasi. Tujuannya mengintensifkan usaha pembinaan koperasi dalam rangka usaha untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi. Juga penyuluhan untuk mewujudkan koperasi yang sehat.

Ketiga, uji materi perkembangan organisasi dan tata laksana koperasi, sistem manajemen, dan organisasi koperasi. Dengan sistem koperasi maka fungsi ekonomi akan semakin efektif. Di sisi lain akan mampu merangsang partisipasi anggota.

Keempat, secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi kelangkaan tenaga usahawan, tenaga terampil, dan tenaga administrasi. Kelima, meningkatkan penelitian atau survei koperasi dengan tujuan mengidentifikasi masalah serta eksplorasi dan pengkajian berupa pilot project untuk pembangunan koperasi.

Pengelola koperasi sekarang banyak ketimpangan, dibutuhkan daya juang untuk kembali sadar diri, bahwa banyak orang/anggota memercayai. Penurus harus mampu menunjukkan layak dipercaya, misalnya dalam menentukan kebijakan semestinya melibatkan anggota koperasi.

Ingat bahwa lembaga koperasi bukanlah lembaga profit yang mencari keuntungan semata, tetapi terpanggil untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah agar mampu mengelola ekonomi dengan baik.

Transparansi dan keterbukaan manajemen koperasi merupakan modal untuk membangkitkan kepercayaan anggota terhadap kinerja pengelola koperasi. Komunikasi dan relasi inter dan antarpengelola serta anggota harus dijalin seefektif dan seefisien mungkin.

Koperasi primer yang berhasil biasanya memiliki tenaga profesional (manajer dan karyawan). Mereka sebagai ujung tombak perputaran roda koperasi, tetapi afektif mereka sering kali kurang memiliki kesan yang baik bagi anggota.

Penting kiranya karyawan koperasi memiliki sikap pelayanan prima kepada seluruh anggota, juga harus memahami kebijakan-kebijakan koperasi yang berlaku. Masyarakat hendaknya mendukung dan berpartisipasi aktif memajukan perekonomian kerakyatan ini.

Masyarakat sebagai alat kontrol maju mundurnya koperasi harus mengetahui kondisi “kesehatan” suatu koperasi. Sebenarnya ada standarisasi yang bisa dipakai sebagai pedoman mengukur sehat tidaknya koperasi yang dikenal dengan analisis Pearls (Pearls monitoring system).

Ada enam unsur Pearls monitoring system, yaitu perlindungan (protection), struktur keuangan yang efektif (efective financial structure), kualitas modal (asset quality), nilai pengembalian dan biaya (rates retum on costs), likuiditas (liquidity), dan tanda pertumbuhan (sign of growth).   

Apakah perlindungan suatu koperasi sehat atau tidak dapat diketahui dari kecukupan cadangan kerugian untuk mengukur kecukupan kerugian pinjaman dibandingkan dengan cadangan untuk menutup semua pinjaman yang menunggak lebih dari 12 bulan.

Kondisi struktur keuangan yang efektif ideal atau tidak dapat dilihat total aktiva, total aset lembaga koperasi. Kualitas modal bermutu atau tidak dapat dilihat dari jumlah pinjaman dan hal lain yang menghasilkan atau tidak.

Nilai pengembalian dan biaya dapat dilihat dari pendapatan kotor, baiaya pengelolaan, dan kemampuan memperoleh laba. Likuiditas biasa dilihat dari ketersediaan kas lancar dan kemampuan pengembalian cash money.

Alat Pembangunan

Tanda pertumbuhan dapat dilihat dari simpanan nonsaham, simpanan saham, modal lembaga, pertumbuhan anggota, dan pertumbuhan aset per tahun. Jika suatu koperasi mampu mencapai standar ideal, koperasi tersebut tergolong bagus.

Kenyataan di wilayah Solorya ini belum ada lembaga koperasi yang memenuhi seluruh standar berdasarkan Pearls monitoring system ini. Selain berdasarkan Pearls monitoring systemtersebut, suatu lembaga koperasi harus mendukung pewujudan empat pilar koperasi kredit sebagai alat pembangunan.

Empat pilar ini adalah hasil rapat anggota tahunan nasional koperasi Indonesia pada Mei 2016 di Pangkal Pinang. Empat pilar koperasi kredit tersebut, pertama, pendidikan. Usaha utama koperasi dalam meningkatkan harkat hidup manusia yaitu lewat pendidikan anggota dengan tujuan agar anggota dapat mengerti peran serta hak dan kewajiban sebagi anggota koperasi.

Dengan pendidikan anggota lebih rasional dan bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangga dan usaha serta mengetahui dan memahami laporan keuangan dan perkembangan koperasi. Koperasi dimulai dengan pendidikan serta dikontrol oleh pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan anggota koperasi baik laki-laki dan perempuan.

Kedua, kesetiakawanan (solidaritas): Koperasi  bukan sekadar menghimpun simpanan dan memberi kredit (pinjaman) dari dan kepada anggota, namun yang paling diutamakan adalah setiap anggota koperasi memerhatikan kepentingan kelompok daripada kepentingan sendiri.

Anggota koperasi harus selalu memotivasi diri agar tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan harus saling melayani. Dalam setiap agama apa pun di dunia ini selalu diungkapkan penekanan persaudaraan antarsesama manusia.

Setiap anggota koperasi harus selalu ingat kewajibannya, antara lain menyimpan dengan teratur simpanan wajib serta mengangsur pinjaman dengan tertib sehingga anggota lain mendapat kesempatan memeperoleh pinjaman. Dengan demikian anggota koperasi selalu memerhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain.

Ketiga, swadaya. Koperasi harus sedapat mungkin membiayai dirinya sendiri dalam pengertian bahwa anggota koperasi selalu berusaha agar koperasinya semakin besar dan sehat.

Keempat, inovasi (pembaruan). Koperasi harus senantiasa tanggap dan selektif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman, terlebih di bidang informasi. Sangat penting kiranya koperasi berani melakukan terobosan-terobosan baru demi berkembangnya koperasi yang sehat dan mandiri.

Jika suatu lembaga koperasi menunjukkan kemampuan secara nyata di tengah masyarakat berdasar empat pilar koperasi ini, masyarakat jangan ragu-ragu memercayainya. Jika belum, tugas masyarakatlah untuk berperan serta. Jayalah koperasi Indonesia!