Kejari Klaten Buka Sekolah Khusus Perangkat Desa

Seribuan perangkat desa Klaten menghadiri peringatan ulang tahun ke-12 PPDI dan halalbihalal di Gedung Sunan Pandanaran, Klaten, Rabu (20/6 - 2018). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
13 Juli 2018 21:15 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten berencana membuat sekolah khusus perangkat desa (perdes). Sekolah itu menjadi ruang bagi perdes untuk mempelajari sistem keuangan desa  (siskeudes).

Kasi Intel Kejari Klaten, Masruri Abdul Azis, mengatakan sekolah khusus itu masih dipersiapkan. Kejari menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) dan Inspektorat Klaten. Kedua instansi itu digandeng lantaran memahami penerapan siskeudes.

"Kalau sebelumnya kepala desa yang sekolah, sekarang giliran perdes karena mereka pelaku penerapan sistem [siskeudes] tersebut," kata Azis saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (12/7/2018).

Azis menjelaskan selama ini masalah administrasi keuangan desa  masih jadi kendala bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang dibiayai pemerintah baik melalui dana desa maupun alokasi dana desa. Apalagi, ada penerapan Siskeudes secara online.

Masih ada perdes yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi. "Banyak yang belum mengerti tentang Siskeudes. Makanya, kami menggandeng Dispermasdes yang mengerti sistem tersebut," urai dia.

Azis menjelaskan sekolah perdes itu diutamakan bagi perdes di desa binaan Kejari. Pada 2018, Kejari Klaten memiliki 30 desa binaan dari total 391 desa di Kabupaten Bersinar. Jumlah desa binaan itu meningkat ketimbang 2017 sebanyak 26 desa binaan yang tersebar di 26 kecamatan.

Soal durasi sekolah perdes tersebut, Azis menjelaskan sesuai dengan masa pendampingan Kejari ke desa binaan yakni selama setahun. "Kami prioritaskan dulu ke desa binaan. Kalau ada desa di luar desa binaan tertarik, ya silakan," kata dia.

Kabid Penataan dan Administrasi Desa Dispermasdes Klaten, M. Mujab, mengatakan Siskeudes menjadi salah satu kendala bagi sebagian pemerindah desa untuk menyusun laporan keuangan desa. Hal ini lantaran Siskeudes terhitung aplikasi baru dan baru mulai 2018 diterapkan secara online.

"Masih ada kendala pada operator. Insya Allah dengan adanya perangkat desa baru yang belum lama ini dilantik persoalan-persoalan yang muncul bisa diatasi," katanya.