Lahan Eks RS Kadipolo Solo Diblokir BPN

Anggota Satreskrim Polresta Surakarta memintai keterangan warga terkait jual beli tanah di eks RS Kadipolo, Panularan, Laweyan, Senin (21/5 - 2018). (Solopos/Muhammad Ismail)
13 Juli 2018 15:15 WIB Muhammad Ismail Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo memblokir tanah seluas 22.550 meter persegi di Jl. dr. Rajiman Panularan, Laweyan, yang merupakan lahan eks Rumah Sakit (RS) Kadipolo. Pemblokiran dilakukan karena tanah tersebut masuk dalam objek sengketa antara PT Sekar Wijaya selaku pembeli tanah dan Sigit Harjojudanto dari keluarga Cendana selaku pemilik tanah.

Kuasa hukum PT Sekar Wijaya, Khairil Poloan, mengungkapan PT Sekar Wijaya mengajukan pemblokiran tanah pada awal Juni ke BPN. Kemudian BPN memproses pengajuan pemblokiran tanah dengan membawa bukti registrasi perkara perdata di PN Solo dengan objek tanah sengkata eks RS Kadipolo.

“Pemblokiran berdasarkan dari surat BPN Solo Nomor 1918/33.72-300.7/VI/2018. Surat tersebut tertanggal 21 Juni. Kami mengajukan pemblokiran karena tanah ini masih dalam sengketa di PN Solo,” ujar Khairil saat ditemui wartawan di PN Solo, Kamis (12/7/2018).

Khairil mengungkapkan pemblokiran dilakukan agar tanah sengketa ini tidak berpindah tangan ke orang lain. Selain itu, pemblokiran ini bertujuan agar Sigit tidak lagi menjual tanah itu kepada orang lain.

“Kami menerima informasi tanah eks RS Kadipolo  ditawarkan kepada orang lain. Padahal, kasus perdata kasus ini di PN Solo belum selesai. Jangan sampai tanah yang menjadi objek sengketa ini berpindah tangan,” kata dia.

PT Sekar Wijaya, lanjut dia, masih berharap uang perusahaan yang digunakan untuk membeli tanah eks RS Kadipolo segera dikembalikan. Hal tersebut karena tanah eks RS Kadipolo terdapat bangunan Benda Cagar Budaya (BCB) sehingga tidak bisa dibangun untuk hunian.

“Kami ingin uang yang telah dibayarkan untuk membeli tanah eks RS Kadipolo segera dikembalikan,” kata dia.

Kepala BPN Solo Sunu Duto Widjomarmo membenarkan adanya pemblokiran tanah bekas RS Kadipolo. Hal itu berdasarkan pemintaan kuasa hukum Sekar Wijaya. PBN menindaklanjuti permohonan dengan mengacu pada gugatan perdata di PN Solo No.75/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 29 Maret 2018.

Sementara itu sidang lanjutan dengan agenda memintai keterangan dari para tergugat terpaksa ditunda. Sidang ditunda karena pihak tergugat, Sigit Harjojudanto dan Retnosari Widowati Harjojudanto, tidak hadir di PN Solo.

“Kami menunda sidang lanjutan perkara perdata ini tanggal 26 Juli. Sidang ditunda karena semua tergugat belum semuanya bisa hadir di persidangan,” ujar Ketua Majelis Hakim PN Solo, Pandu Budiono.

 

Tokopedia