Sistem Zonasi Sekolah Banjir Kritik, Ini Pembelaan Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy (Antara/Jeremias Rahadat)
12 Juli 2018 04:30 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Kritik terhadap penerapan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tak membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berubah pikiran. Justru menurut Mendikbud, masalah disebabkan masih banyaknya orang tua yang mengejar sekolah favorit.

Muhadjir beralasan fasilitas pendidikan yang diberikan negara -- dalam hal ini sekolah negeri -- tidak boleh dipersaingkan dan menimbulkan diskriminasi. Menurutnya, seleksi penerimaan calon siswa berdasarkan nilai ujian nasional (UN) menimbulkan diskriminasi.

"Pemerintah itu kan menyediakan publik goods, tidak boleh ada yang dirivalkan atau dikompetisikan, dan tidak boleh ada diskriminasi. Karena itu siapapun yang ingin mendapatkan fasilitas di sekolah negeri itu, harus bisa mendapatkannya," katanya dalam dialog yang disiarkan dari studio Kompas TV, Rabu (11/7/2018) malam.

Muhadjir menyebut sistem PPDB lama telah menciptakan diskriminasi dengan munculnya sekolah favorit dan nonfavorit. Dengan adanya label favorit, kata dia, para siswa yang pintar atau memiliki nilai UN bagus akan terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu saja.

"Sebaliknya, sisanya yang sudah terlempar atau sisa seleksi ini, atau yang kurang bagus secara akademis dan dari keluarga tidak mampu, tidak bisa masuk sekolah negeri. Bahkan mereka harus masuk ke sekolah swasta. Karena itu sesuai amanat nawa cita, itu yang harus diselesaikan," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Muhadjir menilai pemberlakuan zonasi sekolah adalah langkah awal untuk menghilangkan diskriminasi itu. "Kenapa? Karena dengan sistem lama tidak mungkin ada pemerataan. Yang ada adalah 2 ketimpangan, yakni spasial dan struktural," kata dia.

Ketimpangan spasial itu, kata Muhadjir, adalah adanya sekolah yang penuh dan ada sekolah yang kekurangan siswa. Hal ini karena para calon siswa bisa memilih sekolah di manapun selama memiliki nilai yang baik.

"Ada sekolah yang penuh, ternyata dari luar. Ternyata ada anak yang belum sekolah. Dengan zonasi kita bisa memetakan peserta didik di sebuah zona, misal mulai 2019 bisa kita petakan, berapa yang akan masuk SMA/SMK tahun depan. Kalau jumlahnya tidak sesuai, kita bisa cari [penyebabnya). kalau ada yang enggak sekolah bisa kita carikan sistem untuk penyetaraan."

Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Pemberlakuan sistem zonasi masih menyisakan sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Di Kota Solo misalnya, kuota siswa SMPN di Solo pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ajaran 2018-2019 belum terpenuh karena tersisa 936 kursi yang kosong setelah PPDB online ditutup. Ratusan kursi kosong itu tersebar di 12 SMPN sebelum pengalihan calon siswa ke sekolah-sekolah yang kekurangan pendaftar.

Kondisi ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Kemendikbud maupun dinas pendidikan di seluruh Tanah Air mengevaluasi kebijakan itu. "Kami minta agar, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No 14/2018 agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah, sehingga tahun depan ada perbaikan dalam sistem PPDB," ujar anggota KPAI, Retno Listyarti, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang merata di seluruh sekolah. Bukan hanya menerapkan zonasi, pemerintah juga seharusnya membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.

"Kelemahan utama sistem zonasi adalah tidak meratanya standar nasional pendidikan di semua sekolah dan kuota daya tampung siswa di setiap wilayah yang belum jelas distribusinya," kata dia.