Budaya Pendidikan yang Mana?

Gamaliel Septian Airlanda (Istimewa)
11 Juli 2018 23:30 WIB Gamaliel Septian Airlanda (UKSW) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (22/5/2018). Esai ini karya  Gamaliel Septian Airlanda, dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Satya Wacana Salatiga. E-mail penulis adalah gairlanda@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Bukan isapan jempol, guru dan dosen pelaksana pendidikan, yang saya sebut sebagai teknisi budi pekerti, sedang bingung dengan segala macam kurikulum. Bukan juga mitos bahwa setiap ganti menteri akan muncul sebuah benda baru dalam kebijakan. Benda yang bernama kurikulum atau evaluasi atau standar kompetensi. Fakta ini menjadi cukup relevan pada Mei ini.

Sebagian dari kita mungkin masih mengingat jelas sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tema Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan. Ada pertanyaan besar di benak saya tentang konsep kebudayaan. Kebudayaan yang mana yang dimaksud?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cederung fokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui literasi serta refleksi atas ketidakmerataan pembangunan infrastruktur pendidikan. Konsep budaya yang spesifik belum muncul di sana.

Belum juga disinggung tentang konsep kemajemukan bangsa ini yang berpengaruh kuat terhadap segala macam masalah pendidikan yang kita hadapi. Saya sebagai seorang dosen pencetak tenaga pendidik betul-betul merasakan hal tersebut.

Memang benar bahwa budaya merupakan akar pendidikan nasional, namun bagaimana kita mampu mengimplementasikannya jika tidak memahami praktik budaya secara nyata di masyarakat? Ada kisah dari kawasan timur Indonesia, yaitu para mahasiswa yang sedang berjuang meraih gelar sarjana pendidikan di Pulau Jawa.

Mereka berangkat dari sebuah motivasi membangun daerah asal. Mereka rela meninggalkan kampung halaman dan berguru pada para cerdik cendekia di Jawa. Apa yang mereka dapatkan? Kebingungan? Di pulau yang menyematkan predikat modern ini, mereka harus belajar Internet, komputer, pembelajaran online, dan sebagainya.

Di tempat asal, mereka sangat senang mengamati hijaunya daun sirih, merasakan, mengolah dengan tangan mereka, dan menjadikan bahan diskusi tentang rasa yang muncul ketika disantap bersama keluarga. Di sinilah mereka bingung, budaya yang mana yang harus diikuti?

Mereka diaggap seperti tidak tahu apa-apa bahkan dicerca dengan kualitas pengetahuan yang rendah. Sedangkan kebudayaan yang sedang dibangun masyarakat kita justru mengarah jauh dari kaearifan lokal. Mereka dianggap bodoh karena tak bisa mengoperasikan macromediaflash, movie maker, aneka software Microsoft, dan sebagainya.

Pernahkah kita memuji bahwa mereka mampu menganalisis datangnya hujan hanya dengan kemampuan manusia memprediksi, tanpa bantuan alat? Mereka dianggap tidak maju karena tidak menggunakan produk-produk kecantikan, vitamin pabrikan, obat generik, minuman suplemen, burger, sandwich, dan sebagainya.

Pernahkan kita memuji bahwa mereka masih menggunakan daun tumbuk untuk luka, ketahanan diri terhadap panas dan hujan tanpa pakaian, ketahanan otot ketika berjalan lebih dari 10 kilometer? Pernahkah itu menjadi poin of view dari sebuah pendidikan?

Saya akan bertanya sekali lagi, budaya yang mana yang dimaksud untuk membangun negeri ini? Mari kita tengok petani yang mulai kehilangan generasi muda untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Segala macam faktor memang ada di sana, namun lebih dalam dari hal itu adalah pendidikan kita ternyata mengidamkan bangunan fisik sekolah dibandingkan dengan pembangunan pola belajar.

Apakah tidak boleh belajar di persawahan? Apakah tak boleh belajar di tepi sungai? Mengapa presentasi dengan Powerpoint dan papan tulis menjadi bahan baku pembelajaran dibanding ilmunya? Dari mana datangnya budaya papan tulis dan Powerpoint? Itukah budaya kita?

Sejenak cobalah menyelami kehidupan nyata di masyarakat kita secara lebih detail. Berapa banyak orang tua, guru, atau bahkan dosen yang dengan bangga mempertontonkan anak atau siswa dan juga mahasiswa mereka yang cas cis cus mengucapkan bahasa Inggris bahkan menjadikan les bahasa Inggris sebagai sebuah pride.

Di sisi lain jika seorang anak berteriak dengan lantang,”Cah… wis ngaso iki, ayo menyang kantin nguntal” (bahasa Jawa) maka dengan secepat kilat kita akan menilai bahwa anak tersebut kasar dan tidak sopan karena ada kata nguntal”.

Mari kemudian kita bertanya dengan kritis, budaya yang mana yang sedang kita pelajari ? Budaya let’s have lunch atau nguntal? Mana yang budaya negeri ini? Seminar Nasional Hari Pendidikan Nasional 2018 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, beberapa hari lalu, membahas tentang standar pendidikan guru yang kini muncul sebagai benda baru pada era menteri yang baru.

Sebatang Lidi

Dalam kesempatan itu, budayawan Sujiwo Tedjo bercerita bahwa ia bertemu seorang warga Papua di Jogja. Mereka berdiskusi tentang matematika yang menyatakan 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Ternyata seseorang dari papua tidak setuju hal tersebut. Menurut orang Papua itu,1 dibagi 2 sama dengan 2. Mengapa? Karena dia membayangkan sebatang lidi yang dibagi menjadi dua bagian.

Satu batang lidi akan menjadi dua batang lidi yang lebih pendek. Cara pandang yang bisa saja dianggap salah ketika menjawab soal matematika di sekolahan. Pernahkah kita memuji bahwa dalam argumentasi itu mengandung nilai empiris, persamaan hak, keterbukaan, pencarian kesimpulan berdasarkan fakta, dan lain-lain?

Semua hal ilmiah kadang kita singkirkan atas nama sistem. Dalam kasus ini, cara pandang dan budaya yang mana yang akan dipilih untuk mengajar anak-anak negeri? Pada sudut pandang yang lain saya coba ungkapkan.

Jika di dalam pendidikan kita seorang anak di Jakarta mampu membuka Internet, melihat gambar serta mengetahui nama Latin dari sebuah tanaman sirih, di sisi lain seorang anak Papua tidak tau nama Latin sirih, namun mereka memakannya, mengetahui rasanya, mengetahui bentuk aslinya, memegang bentuk aslinya.

Manakah yang dianggap pandai? Budaya pemanfaatan artificial inteligent yang kita dukung atau budaya human inteligent melalui berbagai indra yang kita majukan? Ataukah keduanya? Dari kasus-kasus di atas perlu sebuah cara pandang kebudayaan yang jelas untuk menarasikan budaya sebagai akar pendidikan nasional.

Akankah kita menyamaratakan pembelajaran di negeri ini? Saya mencoba hadir bukan sebagai generasi pengkritik tanpa solusi. Berdasarkan argumen di atas, diperlukan penelitian dalam skala nasional tentang karakteristik pembelajaran yang diharapkan dan berkembang berdasarkan nilai kebudayaan pada level daerah.

Hasil penelitian inilah yang akan menyuplai data kepada pemerintah untuk memutuskan karakteristik pendidikan Indonesia. Jika Indonesia harus berdiri tanpa menggandeng kurikulum internasional, itu bukanlah hal yang membuat bangsa ini harus tertunduk tak berdaya.

Bukankah UNESCO telah mengakui tanah air ini sebagai negeri adidaya budaya? Kita sering menganggap daya upaya kitalah yang paling benar tanpa mau menanyakan apa kebutuhan pendidikan dari setiap masyarakat di daerah. Jangan-jangan masyarakat Kupang tidak membutuhkan Internet yang kencang, mereka justru membutuhkan tanaman sagu mereka bisa ditanam lagi di ladang.

Kita belum pernah mengetahui jawabannya karena kita belum mengumpulkan jawaban tersebut. Langkah awal memajukan pendidikan negeri ini adalah mengetahui dengan nyata kebutuhannya, tidak hanya memberi yang seolah-olah kita anggap benar.

Esai ini juga merupakan langkah awal saya sebagai dosen untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian yang saya harapkan mampu menghasilkan gambaran nyata karakter asli bangsa ini dalam dunia pendidikan. Mari berjuang untuk pendidikan Indonesia yang benar-benar mengandung nilai keberagaman. Terima kasih.

 

 

Tokopedia