Isu Deklarasi KAHMI Dukung Anies Baswedan Capres di Balai Kota Hoax

Ilustrasi anti/hoax. (Antara)
11 Juli 2018 23:30 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Di media sosial, beredar isu rencana deklarasi dukungan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2019 dalam Halalbihalal MN KAHMI pada Kamis (12/7/2018) di Balai Kota Jakarta. Majelis Nasional (MN) KAHMI pun membantah isi selebaran itu.

Dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Rabu (11/7/2018), MN KAHMI menyatakan isu tersebut tidak benar alias hoax. Mereka menegaskan isu tersebut sebagai manuver politik dari pihak tertentu dan tidak mungkin dilakukan oleh KAHMI. 

"MN KAHMI menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. Dengan alasan apapun instansi Pemerintah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan politik praktis. Berita tersebut adalah manuver politik yang tidak bertanggung jawab, tidak beradab dan tidak memahami karakter dan kepribadian KAHMI yang sesungguhnya," kata Koordinator Presidium MN KAHMI, Siti Zuhro, dalam siaran pers. 

Kedua, Zuhro menyatakan MN KAHMI konsisten menjaga komitmen untuk tetap independen dan tidak berpolitik praktis. KAHMI, kata Zuhro, bukan parpol dan tidak bisa digunakan sebagai mesin Parpol. "Pengabdian KAHMI hanya untuk NKRI. Kegiatan deklarasi dukungan politik dengan menggunakan institusi organisasi kepada orang perorang bukanlah tradisi KAHMI," kata Zuhro.

Selain itu, KAHMI juga membantah terlibat dalam pembentukan grup Whatsapp yang mengatasnamakan diri sebagai Relawan Anies Baswedan (RAB) Keluarga Besar (KB) HMI. Zuhro menyebut hal itu adalah manuver politik perorangan dan bukan merupakan sikap organisasi MN KAHMI.

"Gerakan tersebut kontra produktif dan oleh karena itu harus segera dihentikan," kata dia. "MN KAHMI menginstruksikan kepada seluruh aparat organisasi di daerah (Majelis Wilayah dan Daerah) untuk menjaga disiplin organisasi dan menghimbau kepada seluruh warga KAHMI agar waspada dan tetap tanggap terhadap segala bentuk jebakan/manuver politik yang dapat memecah belah keutuhan organisasi."

Sebelumnya, dalam selebaran digital tersebut, nama Siti Zuhro sebagai Koordinator Presidium juga dicatut bersama Sekjen Manimbang Kahariady. Hal itu membuat sebagian netizen mempertanyakan penggunaan Bale Agung yang merupakan fasilitas Pemprov DKI Jakarta.