Perang Dagang AS-Tiongkok

Edy Purwo Saputro (Istimewa)
10 Juli 2018 03:00 WIB Edy Purwo Saputro (UMS Surakarta) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/7/2018). Esai ini karya Edy Purwo Saputro, pengajar di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah E.Purwo.Saputro@ums.ac.id

Solopos.com, SOLO--Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tampaknya semakin tidak bisa dihindarkan. Imbas perang dagang ini tentu harus secepatnya diantisipasi agar tidak berdampak secara sistematis.

Tokopedia

Realitas ini menjadi peringatan bagi semua negara karena dominasi Amerika Serikat sebagai adidaya pada tatanan globalisasi kini mendapat tandingan dari Tiongkok yang menjadi kekuatan baru pada era baru perdagangan global.

Setidaknya daya saing Tiongkok menjadi faktor di balik sukses merajai pasar global sehingga nilai jual produk made in China sukses di pasaran. Fakta ini juga diperkuat oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah di Tiongkok sehingga tarif menjadi lebih kompetitif.

Peran teknologi dan inovasi juga memperkuat daya saing produk-produk made in China. Ironisnya, daya saing produk made in Indonesia melemah karena terpengaruh nilai tukar rupiah yang terperosok di level Rp14.000 dengan prediksi bisa menyentuh Rp15.000 per dolar Amerika Serikat.

Jika ini terjadi, ancaman terhadap daya saing produk made in Indonesia akan kian besar dan tentu berdampak terhadap neraca perdagangan. Artinya, imbas perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok Tampaknya semakin krusial, terutama imbas terhadap perekonomian di mayoritas negara berkembang, termasuk Indonesia.

Fakta ini secara tidak langsung menegaskan bahwa kesuksesan pemilihan kepala daerah pada akhir Juni lalu tidak menjamin ekonomi Indonesia tumbuh positif karena rupiah terus terpuruk dan ancaman dampak perang dagang kian mengkhawatirkan, sementara pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi dan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25%.

Konsekuensi 

Dari berbagai kalkulasi tampaknya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongjok tidak bisa dihindari. Paling tidak ini terkait dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerapkan tarif bea masuk produk baja. Imbas dari regulasi ini berdampak terhadap negara pengekspor baja dan salah satunya adalah Tiongkok. Daya saing produk baja dari Tiongkok tereduksi di pasar Amerika Serikat.

Produksi baja Tiongkok termasuk yang terbesar dan tentu regulasi Amerika Serikat berpengaruh signifikan bagi kinerja ekspor baja dari Tiongkok. Ancaman perang dagang akan berimbas juga ke sejumlah negara, terutama terkait pasar produk baja, belum lagi produk aluminium yang juga menjadi riak perseteruan dua negara adidaya ini.

Artinya, sangat dimungkinkan baja produk Tiongkok semakin menyebar ke sejumlah negara dan bukan tidak mungkin Indonesia akan kebanjiran baja dari Tiongkok. Imbas situasi ini adalah teerhadap daya saing produk baja domestik.

Produk baja Indonesia ternyata masih mendominasi pasar dalam negeri. Oleh karena itu, kalkulasi terhadap kerugian dan ancaman masuknya baja made in China bisa berdampak terhadap daya saing baja kita.

Konsekuensi dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok tmpaknya tidak hanya sesaat dan tekanan terhadap rupiah juga rentan memengaruhi daya saing produk nasional. Pada saat bersamaan daya beli belum bangkit setelah Lebaran sementara tuntutan kenaikan subsidi energi juga terus meningkat.

Paling tidak dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi rentan memicu sentimen negatif terhadap daya saing, meski tidak berpengaruh langsung akibat tidak naiknya harga bahan bakar minyak bersubdisi.

Realitas ini memberikan gambaran bahwa candu subsidi masih menjadi ancaman terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena nilai dana subsidi pada 2017 mencapai Rp168,9 triliun yang terdiri subsidi nonenergi Rp79 triliun, subsidi bahan bakar minyak-elpiji Rp44,5 triliun, dan subsidi listrik Rp45,5 triliun.

Pada 2018 total subsidi mencapai Rp156,2 triliun yang terdiri subsidi nonenergi Rp61,7 triliun, subsidi bahan bakar minyak-elpiji Rp46,9 triliun, dan subsidi listrik Rp47,7 triliun. Realisasi subsidi sampai Mei 2018 telah mencapai Rp60,9 triliun yang terdiri subsidi nonenergi Rp11,9 triliun dan subsidi bahan bakar minyak-elpiji Rp49 triliun.

Indonesia wajib mencermati dampak lanjutan dari perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok karena rentan memicu sentimen nilai tukar. Argumen yang mendasari adalah fakta ketidakpastian global akan cenderung semakin meningkat dan fenomena ini tentu sangat riskan terhadap nilai tukar rupiah karena pelaku bisnis pasti lebih mengamankan dana ke instrumen yang aman, termasuk misalnya terhadap US$ dan pasti nilai tukar US$ akan terus meningkat sementara rupiah akan terus terperosok.

Jika ini terjadi, tentu rentan terhadap biaya produksi, apalagi jika bahan baku masih harus diimpor. Ketika ini berlanjut maka daya saing produk akan menurun karena harga meningkat dan betpengaruh terhadap daya beli domestik, apalagi daya beli juga belum pulih setelah Lebaran.

Defisit

Artinya, dampak simultan ini harus dicermati sebagai ancaman terhadap daya saing produk domestik dan tentu fakta ini rentan terhadap kinerja ekspor dan impor. Ancaman terhadap ekspor dan impor adalah membanjirnya produk made in USA dan made in China di pasar domestik.

Produk made in China lebih kompetitif, begitu juga produk made in USA, karena dukungan inovasi produk dan penerapan teknologi bagi proses produksinya. Imbas dari ini adalah ancaman terhadap neraca perdangan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok sehingga rentan memicu defisit neraca perdagangan.

Ancaman dari defisit neraca perdagangan yaitu defisit neraca pembayaran dan pelebaran dari   defisit ini adalah nilai tukar rupiah akan semakin terpuruk. Masyarakat yang selama ini menyimpan rupiah akan melepasnya dan jika berlarut-larut maka nilai tukar rupiah akan terus terperosok.

Lemahnya nilai tukar rupiah bisa menggoyang stabilitas sosial politik di dalam negeri dan tentu akan rentan terhadap iklim politik pada tahun politik ini karena lawan politik pemerintah pasti akan menyerang dengan dalih pelemahan rupiah dan lemahnya daya saing.

Jika ini terjadi, prestasi pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo akan meredup di mata oposisi, sementara efek politik setelah pemilihan kepala daerah ternyata tidak berimbas positif.

Hal ini secara tidak langsung menjadi ancaman bagi elektabilitas Presiden Joko Widodo yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2019. Sebelum pemilihan kepala daerah lalu elektabilitas Presiden Joko Widodo meroket dan disegani para calon rival.

Jika rupiah terus terpuruk akan berimbas terhadap pembayaran utang yang akan semakin meningkat. Data Bank Indonesia menjelaskan utang luar negeri per kuartal I 2018 mencapai US$387,5 miliar atau Rp5.425 triliun (kurs US$1 setara Rp14.000). Konsekuensi pertumbuhan utang terhadap rasio produk domestic bruto masih konstan di kisaran 34%.

Imbas dari faktor di atas tidak saja berdampak bagi fluktuasi rupiah tapi juga proyeksi pertumbuhan. Paling tidak, hal ini mengacu prediksi Kementerian Keuangan bahwa sampai akhir 2018 pertukbuhan ekonomi mencapai 5,2%-5,6%, versi Bank Indonesia 5,1%-5,5%, versi Bank Dunia 5,2%, versi Dana Moneter Internasional atau IMF 5,3%, sedangkan versi Bank Pembangunan Asia atau ADB 5,3%.

Terlepas dari faktor makro perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, yang pasti persoalan baja dan aluminium memicu sentimen terhadap target pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia terkena imbas perang dagang ini.

Pada tahun politik maka imbas perang dagang juga rentan terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, sementara geliat ekonomi dan bisnis serta kekuatan daya saing penting untuk dipertimbangkan agar produk Tiongkok tidak semakin membanjiri pasar dalam negeri.