Dilema Imajinasi Novel (dan) Sejarah

Aj Susmana (Istimewa)
09 Juli 2018 03:30 WIB A.J. Susama (Penulis) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (9/6/2018). Esai ini karya A.J. Susama, penulis dan anggota Pengurus Pusat Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Alamat e-mail penulis adalah ajsusmana@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO--Kontroversi ekranisasi novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer oleh sutradara Hanung Bramantyo bisa memunculkan diskusi menarik terkait novel, sejarah, dan imajinasi.

Baik novel maupun sejarah menimbulkan efek imajinasi walau ditulis dengan gaya atau metode yang berbeda. Masing-masing mempunyai tujuan dan tanggung jawab sendiri ketika dihadirkan di tengah masyarakat. 

Genre novel sejarah sebagai karya fiksi bisa berguna untuk memaksimalkan imajinasi dalam batas-batas logikanya sendiri yang kemudian bisa diverifikasi oleh karya sejarah yang memang bersandar pada fakta dan bertujuan menemukan kebenaran.

Ini sebagaimana dinyatakan Slamet Muljana bahwa sekali fakta sejarah itu ditemukan, fakta itu tidak akan dapat diubah. Fakta sejarah itu mungkin terlalu pedas untuk dirasakan, tetapi ilmu sejarah tetap mengejar-ngejarnya (Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, LKIS, Yogyakarta, cetakan VIII, 2009; xxi).

Sementara itu karya fiksi, novel bahkan novel sejarah, jelas tidak dibebani tugas menemukan kebenaran, tetapi di sisi lain karya fiksi mendorong keberanian untuk (berlatih) berimajinasi setinggi mungkin yang barangkali bisa menjadi lompatan kebenaran. 

Umberto Eco menulis bahwa, yang pertama-tama, sebuah novel tidak ada hubungannya dengan kata-kata. Menulis sebuah novel adalah suatu masalah kosmologis seperti kisah yang diceritakan oleh Kitab Kejadian. ”Kita semua harus memilih model-model peran kita,” begitu kata Woody Allen (Umberto Eco, The Name of The Rose, Bentang, Yogyakarta, 2008; 596).

Dalam hubungan dengan temuan fakta baru, kita pun bisa  merasakan nasib novel Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer yang selesai ditulis di Mako, Buru, 24 Desember 1976, yang masih berpijak pada pemahaman lama (dalam hal ini menurut pendapat Krom dan Poerbatjaraka) bahwa Lubdhaka adalah karya Mpu Tanakung yang dianggap melegitimasi kuasa Ken Arok.

Sementara itu, hasil penelitian P.J. Zoetmulder justru menyimpulkan bahwa Mpu Tanakung adalah pujangga Majapahit dan Lubdhaka atau Siwaratrikalpa digubah pada, diperkirakan,  sekitar pertengahan abad ke-15 (P.J. Zoetmulder, Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, Djambatan, Jakarta, 1985;458-459).

Kita bisa membayangkan apa jadinya kisah Arok Dedes itu bila menggunakan fakta baru yang ditemukan Zoetmulder. Pasti di sana tidak ada tokoh Mpu Tanakung yang menjadi penghalang Lohgawe memengaruhi Sri Baginda Kretajaya (Pramoedya Ananta Toer, Arok Dedes, Lentera Dipantara, Jakarta, cetakan ke-9, 2009; 172).

Bagi kaum sejarawan, penemuan fakta baru justru selalu disyukuri untuk memperbaiki pemahaman terhadap keadaan dunia atau untuk memperbaiki karya sejarah.

Temuan fakta baru itu akan mengubah arah imajinasi yang berkembang sebab fakta sejarah adalah landasan yang kuat untuk mengubah imajinasi yang sudah berlaku, misalnya dalam soal keruntuhan Majapahit.

Tahun lama yang sering dijadikan pijakan imajinasi adalah 1478 Masehi atau 1400 Saka. Pegangannya adalah sengkalan yang sering dikutip untuk menggambarkan kisah yang dramatis: Sirna Ilang Kertaning Bumi, padahal berbagai penemuan sejarah mutakhir mulai membantah kejatuhan Majapahit pada tahun 1478 itu.

Hasan Djafar, misalnya, menulis bahwa angka tahun Saka 1400 tersebut merupakan suatu petunjuk pada kesan yang sudah kabur, yakni mengenai peristiwa perebutan kekuasaan atas takhta Kerajaan Majapahit dari tangan Bhre Kertabhumi oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya.

Peristiwa ini menyebabkan gugurnya Bhre Kertabhumi di kadaton. Dengan demikian, pada tahun Saka 1400, Kerajaan Majapahit masih berdiri bahkan sampai pada awal abad XVI masih ada dan baru runtuh pada 1519 (Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit, Girindrawarddhana dan Masalahnya, Komunitas Bambu, Jakarta, 2012;162)

Dengan begitu, sebuah novel dilahirkan memang tidak perlu menunggu fakta atau kebenaran data ditemukan. Logika fiksi sebuah novel dihadirkan secara mandiri di luar logika kebenaran ilmiah karena (bisa jadi) tuntutan-tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak demi kelanjutan kehidupan masyarakat yang menghidupi atau yang harus dihidupi.

Pada masa penjajahan Belanda, Majapahit dikenang sebagai kerajaan Nusantara yang besar dan jaya. Majapahit pun dihadirkan sebagai simbol perlawanan terhadap kuasa kolonialisme dalam kisah-kisah yang sering kali di luar nalar ilmiah tapi jelas berfungsi efektif untuk memberanikan rakyat yang merasa terhinakan oleh kuasa kolonialisme.

Kisah-kisah Majapahit yang jaya itu jelas difungsikan untuk membangkitkan rakyat pada masa lebih kini yang direndahkan oleh kolonialisme. Meski novel sejarah tak terbebani menemukan kebenaran fakta, mau tak mau sebuah novel yang menyebut dirinya sebagai novel sejarah tentu seharusnya mempunyai tanggung jawab moral yang sama sebagaimana kaum sejarawan yang menggunakan data dan riset sebelum menuliskan karya.

Kita bisa melihat atau berkaca pada Umberto Eco ketika menulis The Name of The Rose atau juga Pramoedya Ananta Toer yang bergelut dan berpeluh dengan berbagai bahan sejarah, termasuk memburu arsip-arsip yang diperlukan.

Kita mengerti bahwa kesalahan fakta pada sebuah novel sejarah pada kemudian hari ketika ditemukan fakta sejarah yang baru tentu akan mengurangi bobot dan mutu novel sejarah tersebut. Novel tersebut seakan-akan jatuh menjadi karya dongeng belaka. 

 

 

 

 

 

 

 

Tokopedia