Warga Rohingya Tolak Perjanjian PBB dan Pemerintah Myanmar

Warga Rohingya mengantre jatah makanan di pengungsian Bangladesh (Reuters/Tyrone Siu)
08 Juli 2018 00:10 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, YANGON – Pengungsi Rohingya mengecam perjanjian repatriasi antara pemerintah Myanmar dengan dua badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu disebabkan oleh bocornya dokumen rahasia terkait proses repatriasi bocor di Internet pekan lalu. Pemimpin komunitas Rohingya menilai perjanjian tersebut tidak akan membantu mereka.

"Kesepakatan itu adalah tentang proses pemulangan warga Rohingya ke Rakhine. Anehnya, mereka tidak berkonsultasi dengan kami sebelum memutuskan hal tersebut. Perjanjian itu tidak membahas soal komitmen pemerintah Myanmar untuk memenuhi tuntutan utama kami. Hal ini jelas bertentangan dengan kepentingan kaum Rohingya," tegas salah satu aktivis Rohingya di Bangladesh, Ko Ko Linn, seperti dilansir The Guardian, Jumat (6/7/2018).

Isi kesepakatan antara pemerintah Myanmar dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) yang tersebar di Internet dianggap gagal mengatasi masalah utama warga Rohingya. Itulah sebabnya saat ini warga Rohingya enggan meninggalkan tempat pengungsian di Bangladesh.

"Kami telah lama mencari jaminan dari pemerintah Myanmar untuk memberikan hak sebagai warga negara sebelum kembali. Tapi, mereka malah melewatkan tuntunan itu di dalam kesepakatan yang sangat mengecewakan kami. Rencana memulangkan warga Rohingya tidak akan pernah berhasil jika permintaan kunci ini tidak dikabulkan," sambung Ko Ko Linn.

Seorang aktivis hak asasi manusia Rohingya yang kini menetap di Inggris, Tun Khin, mengatakan, kesepakatan antara PBB dan pemerintah Myanmar sama sekali tidak etis. Sebab, mereka tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan warga Rohingya sebelum menandatangani surat perjanjian tersebut.

"Warga Rohingya berhak mengetahui isi perjanjian berkaitan dengan repatriasi antara pemerintah Myanmar dengan PBB. Tapi, kenyataannya mereka sama sekali tidak diberi tahu soal isi perjanjian tersebut. Jadi, wajar saja mereka sangat marah dan kecewa setelah mengetahuinya," ujar Tun Khin.

Awal Juni 2018 lalu, UNHCR dan Program Pembangunan PBB menandatangani Nota Kesepahaman dengan pemerintah Myanmar terkait pemulangan pengungsi Rohingya. Setelah ditandatangani, PBB menyebut langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mewujudkan proses repatriasi pengungsi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Sayang, isi kesepakatan itu dirahasiakan yang akhirnya memicu kecaman dari pengungsi Rohingya dan kelompok pemerhati HAM.

Tokopedia