Good Governance dan Pemberdayaan UMKM

Johan Bhimo Sukoco (Istimewa)
07 Juli 2018 02:30 WIB Johan Bhimo Sukoco (Unisri Solo) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (3/7/2018). Esai ini karya Johan Bhimo Sukoco, dosen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Solo.

Solopos.com, SOLO--Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu merilis jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah sebanyak 4,13 juta unit. Kuantitas yang besar ini menjadi peluang yang besar pula dalam memberdayakan masyarakat melalui sektor ekonomi kewirausahaan.

Pelaku UMKM sering kali terkendala kala hendak ikut serta dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali hanya mengakomodasi perusahaan besar dengan permodalan yang kuat.

Hal ini terlihat dari katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang cenderung lebih mengakomodasi barang-barang produksi perusahaan besar dan mengabaikan keikutsertaan UMKM.

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah belum ramah terhadap pengembangan UMKM. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku UMKM untuk turut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Diperlukan kolaborasi yang kuat antara negara, sektor privat, dan masyarakat dalam penyediaan barang/jasa sesuai prinsip good governance. United Nations Development Programme (UNDP) menyebut good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara tiga pilar, yaitu negara, sektor privat, dan masyarakat.

Terkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pilar pertama, yaitu state (negara), memiliki peran utama dalam memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Negara memiliki peran sebagai penyelenggara, pengatur sistem, sampai dengan pembentuk regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pilar kedua, private sector (sektor usaha/swasta), idealnya memiliki peluang untuk ikut serta dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini perlu diberlakukan pula pada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu.

Pilar ketiga, society (masyarakat), dalam hal ini dapat dilihat dari peran sebagai konsumen pengguna produk barang/jasa, atau turut serta aktif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tiga pilar dalam good governance ini masing-masing memiliki peran yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penguatan Sektor Privat

Sektor privat, utamanya UMKM, perlu dikuatkan perannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaku UMKM memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan pemerintah.

Hal ini seiring dengan pergeseran paradigma new public management ke arah new public service, yang lebih diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam paradigma new public management masyarakat diposisikan sebagai pelanggan (customer) yang cenderung pasif.

Paradigma new public service memosisikan masyarakat sebagai warga negara (citizen) yang lebih aktif dalam program pembangunan. Masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan didorong untuk aktif sebagai subjek pembangunan.

Keterlibatan sektor usaha atau bisnis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini perlu dikuatkan perannya dalam rangka menjalankan demokrasi dalam pembangunan. Sedarmayanti (2003) menyatakan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Peran pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan menjadi jembatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik good governance. Karakteristik participation, misalnya, dapat dibangun dengan inklusi atau pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini menjadi prinsipiel pula dalam menjalankan karakteristik equity atau keadilan, yakni ketika masyarakat pelaku UMKM diberi kesempatan yang sama ikut serta dalam lelang yang diselenggarakan pemerintah.

Pelibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa ini juga merupakan perwujudan respons pemerintah dalam melihat potensi UMKM di Indonesia. Pemerintah perlu menyadari bahwa keterlibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa ini akan mampu mendorong (atau bahkan mengakselerasi) pertumbuhan sektor ekonomi kewirausahaan di masa depan.

Paradigma

Pelibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya sejalan dengan manifestasi community empowerment (pemberdayaan masyarakat) dalam paradigma good governance.

Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) menyebut bahwa pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah langkah dalam mendemokratis pembangunan yang dikenal sebagai prinsip good governance.

Subejo & Supriyanto (2005) menuliskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Beranjak dari hal ini, pengadaan barang/jasa pemerintah perlu sejak dini melibatkan peran pelaku UMKM secara lebih masif. Pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM untuk turut serta dalam kegiatan lelang barang/jasa, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan peluang pengembangan usaha.

Pelaku UMKM perlu diberi kesempatan yang luas untuk turut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini secara tidak langsung juga akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas kegiatan usaha, misalnya dalam pengurusan izin usaha, peningkatan modal, sampai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam memberikan pelayanan barang atau jasa.

Hal ini sejalan dengan permintaan kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempersyaratkan sejumlah ketentuan bagi peserta lelang. Kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah tentu saja memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang.

Tanpa disadari, hal ini menjadi magnet pendorong bagi pelaku UMKM untuk berlomba-lomba memperkuat armada usaha masing-masing agar masuk kriteria qualified dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kondisi ini menarik, bahkan dapat dikatakan formula ampuh bagi pemerintah dalam mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas. Formula ini akan lebih ampuh lagi jika disertai dengan penguatan peran negara dalam membuat regulasi yang memihak keikutsertaan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.