Formulasi Pemilu yang Berkualitas

Effendi Ishak (Istimewa)
17 Juni 2018 05:01 WIB Effendi Ishak (Pengurus Parpol) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/6/2016). Esai ini karya Effendi Ishak, penulis sekaligus pengusaha dan pernah menjadi pengurus dewan pimpinan pusat partai politik. Alamat e-mail penulis adalah ishak.effendi61@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Secara hakiki, paling substansial, dan elementer dalam sebuah negara demokrasi, seperti Indonesia, makna sesungguhnya pemilihan umum (pemilu) adalah evaluasi total oleh rakyat.

Evaluasi itu ditujukan terhadap kelompok elite politik lokal atau nasional yang selama lima tahun diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengurus rakyat wilayah tertentu dari negara (kota, kabupaten, provinsi ) dan juga rakyat serta negara secara keseluruhan.

Hasil evaluasi ini, bagi petahana, menentukan apakah akan dipilih kembali untuk kesempatan kedua atau tidak layak dipilih lagi karena prestasi yang mengecewakan dan kegagala selama diberi kesempatan memimpin.

Bagi kandidat baru pemimpin yang ikut kontestasi untuk kali pertama ini menjadi arena uji kelayakan diri dan menguji pengalaman mengelola wilayah serta penguasaan masalah pembangunan.

Kata ahli hukum tata negara berkebangsaan Belanda, Profesor Kranenburg (1880-1959), yang terpenting bagi rakyat suatu negara adalah keadilan ekonomi yang merata dan seimbang serta tegaknya ketertiban hukum (Kranenburg, 1929 ).

Kranenburg  terkesan  begitu domina menekankan  pada masalah hukum dan ekonomi, tapi hakikat yang dia kemukakan itu adalah bermuara pada satu hal yang paling prinsip, yang secara fitrah adalah dambaan masyarakat manusia  yang berhimpun dalam sebuah negara, yaitu terwujudnya  keadilan hakiki di tengah rakyat suatu negara. Keadilan hukum dan keadilan ekonomi.

Bertitik tolak dari asumsi dasar yang dikonstruksi  oleh  Kranenburg itu, boleh jadi untuk masyarakat atau negara yang relatif sudah selesai urusan penegakkan dan implementasi hukumnya maka  dalam suasana psikologis negara modern yang berorientasi kuat pada masyarakat pasca-industri, justru yang paling sensitif dan menjadi fokus perhatian adalah masalah ekonomi.

Kecuali jika masalah penegakan dan implementasi hukum juga bermasalah, maka problem bangsa itu yang pokok dan krusial serta harus segera diatasi adalah masalah hukum dan ekonomi.

Biasanya itulah isu sentral yang sangat pragmatis sifatnya untuk dicarikan rumus pemecahannya. Itulah tema pokok para kontestan yang berlaga dalam pemilu setelah selesai terlebih dahulu masalah rekam jejak atau akhlak mereka.

Secara sederhana pemilu yang berkualitas idealnya sangat ditentukan oleh enam pilar utama. Pertama, aspek kontestan secara individual, yang menyangkut budi pekerti atau bobot moral dalam sejarah hidup atau  rekam jejak, pengalaman, serta pendidikan baik formal maupun informal.

Kedua, aspek kualitas dan ketepatan serta bobot usulan program kerja yang ditawarkan oleh kontestan. Ketiga, aspek pemilih,yaitu  kualitas pendidikan formal maupun informal, termasuk pengetahuan para pemilih, pengalaman, serta  independensi para pemilih, kecuali kalau pemilih adalah terikat sebagai anggota partai politik tertentu.

Keempat, aspek kualitas partai politik pendukung kontestan, idelogi partai, kepemimpinan partai politik pendukung, serta manajemen partai politik. Kelima, aspek jaminan profesional dan penegakan hukum serta aturan main yang sangat adil dan transparan yang jadi pegangan penyelenggara pemilu.

Keenam, aspek yang menyangkut tidak adanya intervensi oleh siapa pun atau oleh instansi apa pun dalam penyelenggaraan pemilu. Konsekuensinya termasuk  dalam pembiayaan pemilu. Biaya untuk partai politik dalam berkampanye dan segala biaya untuk mendukung kegiatan kontestan idealnya  dijamin oleh negara.

Ini untuk menghindari kooptasi dan hegemoni para pemilik modal dalam kegiatan pemilu.  Masuknya kekuatan pemodal dalam politik akan berdampak pada berbagai produk regulasi untuk pengelolaan kepentingan publik.

Pembuatan regulasi, terutama yang bernilai ekonomis, sangat potensial tersandera oleh kepentingan para pemodal karena pemodal yang dulu menjadi sponsor finansial dalam kontestasi pemilu kini bergerak untuk mendapatkan  renten setelah pemilu  usai. Ini kemudian dikenal dengan politik transaksional.

Persoalan pengejaran renten dalam ruang publik yang memanfaatkan kebijakan publik yang diproduksi kalangan elite kekuasaan akhirnya membuat kebijakan publik tersandera oleh kepentingan pemilik modal sektor swasta.

Jika nasibnya sial, akhirnya pejabat maupun pemodal selalu berakhir di penjara. Hal ini sesungguhnya karena libido berburu renten oleh pemodal yang menerapkan sistem  ijon dengan elite politik yang dimodali dalam pemenangan pemilu, termasuk dalam pemenangan pemilihan kepala daerah.

Hal demikian terjadi juga karena tidak semua kegiatan dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah di biayai oleh negara. Inilah yang selalu berakhir tragis di penjara sebagai kasus korupsi. Keadaan ini sesungguhnya menjadi bencana dan bahaya laten yang selalu mengintai dalam kultur politik transaksional saat ini.

Hampir dapat dipastikan pemilu dari waktu ke waktu pasti berbeda kualitas dan bobotnya. Sedangkan kualitas hasil pemilu, berupa terpilihnya preseden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, bupati-wakil bupati dan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, ditentukan oleh enam hal fundamental tadi.

Enam hal fundamental itu sebagai syarat mutlak untuk menilai pemilu berkualitas atau kurang berkualitas atau tidak berkualitas sama sekali. Rumusnya adalah hasil pemilu sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu dan minimal enam syarat pemilu yang ideal.

Kualitas

Dapat dibayangkan bahwa kualitas pemilu dari waktu ke waktu yang lain pasti berbeda beda, sangat ditentukan oleh  enam pilar utama syarat pemilu ideal tadi. Akhirnya, dapat kita bayangkan bagaimana kualitas penyelenggaraan  pemilu dan hasil pemilu.

Entitasnya berupa  kelompok elite masyarakat, yakni kalangan  eksekutif dan legislatif sesuai tingkatan jenjang pemilihan, yang akan terjadi pada tahun tahun politik kali ini.

Semuanya dapat kita lihat sebagai cerminan tingkat perjalanan peradaban riil Indonesia  modern dalam masyarakat  baru, yaitu masyarakat era demokrasi, di dalam model masyarakat  yang post-industrial atau pasca-industri dengan model ekonomi neoliberalisme.

Kita membayangkan betapa idealnya makna pemilu sebagai wadah evaluasi total untuk elite yang pernah berkuasa dan sebagai fit and proper test bagi calon elite yang akan berkuasa. Hasil pemilu itu sebagai penguatan atau koreksi era pembangunan  lima tahunan yang lalu dan rumusan program pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Harus diingat pula betapa sangat riskan  pemilu yang berada dalam masyarakat ekonomi neoliberalisme yang tidak semua kegiatan para kontestan serta  partai politik dalam memenangkan calon dibiayai negara.

Tekanan dari dan ketergantungan pada para pemodal sangat tinggi karena partai politik belum memiliki usaha  atau badan usaha sendiri sebagai sektor mencari profit dan memupuk modal.

Negara belum membiayai semua kegiatan partai politik pendukung, kegiatan para kontestan, total biaya kampanye kontestan dan partai pendukung, dan pemilih juga belum sepenuhnya menjadi pemilih ideologis sehingga faktor pragmatisme pemilih mendorong terjadi pemilih transaksional.

Akhirnya, hasil pemilu ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu, baik kontestan dan partai politik pendukungnya maupun pemilihnya.

Semua pemangku kepentingan pemilu, para kontestan yang ikut kontestasi pemilu, partai politik sebagai pendukung, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu harus menyadari ada hal yang sangat vital dan fundamental.

Hal vital dan fundamental itu adalah membangun bangsa dan negara ini bukan untuk sekarang dan hari ini saja, tapi untuk masa depan yang ratusan bahkan ribuan tahun mendatang.

Masih akan ada ratusan juta dan bahkan miliaran manusia Indonesia yang akan hidup di Nusantara ini pada masa depan, yaitu generasi berikutnya. Jangan sia-siakan pemilu. Pemilu harus dilaksanakan dengan kualitas sangat tinggi, sebaik mungkin.

Pemilu yang berkualitas akan menghasilkan elite  yang terbaik untuk mendampingi rakyat demi keberlanjutan  peradaban bangsa yang sungguh berkualitas pada masa depan.

Kemajuan bangsa ini sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu para pemimpin dalam mengelola negara dan langkah manajerial pada pengelolaan semua aspek kekayaan dan aset negara serta  pengelolaan rakyatnya.

Kualitas pemimpin  negara ini ditentukan oleh kualitas pemilu dan kualitas pemilu ditentukan oleh enam hal fundamental syarat pemilu yang berkualitas tersebut.

 

Tokopedia
Kolom 5 hours ago

Efek Ekor Jas