Sederet Tantangan Indonesia di DK PBB, Radikalisme & Pilpres 2019

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menlu Retno Marsudi usai terpilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020, di New York, AS, Jumat (8/6 - 2018) malam WIB. (Istimewa)
14 Juni 2018 03:30 WIB Sunartono Internasional Share :

Solopos.com, SLEMAN -- Radikalisme menjadi salah satu dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam keanggotaannya sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Meski demikian, Indonesia memiliki peluang yang besar sejalan dengan berbagai program seperti orientasi negara maritim.

Pakar Kajian Politik Luar Negeri Fisipol UGM Atin Prabandari menjelaskan Indonesia memiliki sejumlah tantangan yang harus dijawab dalam keanggotaannya sebagai DK PBB di mata internasional. Tantangan tersebut antara lain kondisi politik domestik yang mudah berubah seiring pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang.

“Kemudian ada lagi, tantangan terorisme, ekstrimisme dan radikalisme berbasis kekerasan dalam negeri, itu tantangan internal,” terangnya dalam rilis kepada Harian Jogja, Rabu (13/6/2018).

Meski demikian, Indonesia memiliki sejumlah peluang besar dalam kancah tersebut, antara lain, dapat menetapkan agenda keamanan yang mewakili negara kekuatan menengah. Selain itu, kepentingan keamanan DK PBB, sejalan dengan orientasi maritim Indonesia perihal keamanan di perairan Asia-Pasifik.

Strategi deradikalisasi dan antiterorisme, termasuk promosi dan penguatan diplomasi nilai Islam moderat, yang selama ini dilakukan Indonesia bisa dijadikan alternatif mengatasi penguatan konservatisme yang melibatkan kekerasan.

"Perlu digaris bawahi secara kritis bahwa capaian ini harus menjawab pertanyaan besar berupa kepentingan nasional Indonesia dan juga arah politik luar negeri yang dibayangkan kedepannya. Tingkat efektivitas kebijakan luar negeri bisa terjawab ketika negara mampu memenuhi perencanaan, dikarenakan posisi tersebut bukan lah titik akhir dari upaya Indonesia untuk menjadi lebih terlibat dan terlihat di panggung politik global,” tegas dosen Ilmu Hubungan Internasional ini.

Peneliti Klaster Politik Keamanan Global Institute of International Studies (IIS) UGM Habibah Hasnah menambahkan, Indonesia berpeluang berperan menjadi aktor kunci untuk isu terorisme dan keamanan maritim mewakili Asia Pasifik. Berkaca dari intervensi keamanan Rohingnya, Indonesia sebagai middle power berpeluang mempromosikan pendekatan kemanan nontradisional.

“Sebagai negara middle power, Indonesia berpeluang menjadi jembatan bagi negara-negara utara dan negara selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan eksternal lainnya, seperti, Indonesia memiliki posisi yang berseberangan dengan anggota tetap DK PBB, misalnya dengan Amerika Serikat dalam kasus konflik Palestina. Terdapat berbagai tantangan keamanan regional merupakan beban Indonesia sebagaimana isu kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara. Selain itu Indonesia dituntut mampu menampilkan dan menyuarakan posisinya secara tegas, mengingat perannya sebagai perwakilan Asia Pasifik di DK PBB.

“Indonesia perlu merumuskan kepentingan nasional dan menentukan arah politik luar negeri sehingga keanggotaannya dalam DK PBB membawa manfaat domestik sekaligus berkontribusi dalam perdamaian dunia,” ucapnya.

Tokopedia
Kolom 6 hours ago

Efek Ekor Jas