Di Balik Gardu dan Portal Mei 1998

A. Windarto (Istimewa)
08 Juni 2018 03:00 WIB A. Windarto (Univ Sanata Dharma Yogyakarta) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (30/5/2018). Esai ini karya A. Windarto, peneliti di Lembaga Studi Realino Sanata Dharma Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah winddarto@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO--Esai Hendra Kurniawan berjudul Mei 1998 pada Gardu dan Portal (Solopos, 15 Mei 2018) masih perlu untuk didalami lebih lanjut. Ada hal yang belum dipaparkan secara tuntas berkait dengan politik "anti Tionghoa" (sinophobia).

Dalam konteks ini, politik semacam itu tidak cukup hanya didekati dengan mengupas stigma "economic animal" pada warga Tionghoa, akan tetapi perlu menyentuh pada fantasi keblinger dari politik ketakutan yang diciptakan dan disebarluaskan secara masif atas pada apa/siapa yang diberi identitas liyan” (the other).

Hal itu dapat berdampak dalam penelusuran jejak langkah "anarkisme" sinophobia di Indonesia yang sesungguhnya berakar pada masa kolonial Belanda, khususnya ketika salah seorang pejabat VOC dibunuh oleh seorang Tionghoa dan dituduh sebagai "Cina", bukan "sengli/pedagang", hingga menyulut pembantaian massal pada 1740 di Batavia.

Itulah awal mula mengapa identitas tentang "Cina" atau "Cino" kerap menjadi sebuah ejekan/cemoohan yang dengan mudah digunakan untuk mengobarkan kebencian, bahkan permusuhan, "anti Tionghoa".

Dalam kajian mengenai  ”Tjino di Indonesia", Benedict Anderson (2016) menunjukkan betapa dahsyatnya prasangka rasialis terhadap setiap warga Tionghoa yang bermata sipit dan berkulit putih melalui sebuah ceritaw perihal ”kuburan Tjino”.

Di situ Ben yang sedang nongkrong dan ngobrol di sebuah warung di Kota Solo mendapati ungkapan bahwa si Tjino itu tidak berhak beristirahat untuk selamanya di bumi Indonesia tanpa gangguan, sehingga layak digusur.

Ungkapan itu jelas sangat fantastis, tetapi sama sekali tidak berdasar. Sembari melakukan riset di Filipina pada awal 1990-an, Ben berupaya menelusuri jejak langkah "anarkisme" dari ungkapan bernada rasialis itu.

Syukurlah, dalam risetnya Ben menemukan beragam hal menarik yang di Indonesia masih tampak samar-samar. Di antaranya, bahwa di Filipina yang banyak dihuni oleh keturunan campur etnis nyaris tidak pernah ada kerusuhan anti Tionghoa.

Hanya pada 1762 terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum Tionghoa yang sebelumnya terjadi di Batavia pada 1740. Selain itu, sebutan untuk orang-orang Tionghoa di Filipina bukanlah Cina/Cino, melainkan sangley/sengli.

Itu artinya, para warga keturunan/campur itu tidak dipandang berdasar identitasnya, baik secara fisik (mata sipit, kulit putih) maupun nonfisik (pelit, eksklusif), tetapi justru dari profesi mereka sebagai pedagang. Itulah nama lain dari sebutan sangley/sengli.

Hanya sayangnya, para pejabat yang berkuasa pada saat itu menyamaratakan keduanya, sehingga nama yang dominan dan ngawur dipopulerkan adalah intsik (Cabreza, 2014) yang setara dengan Tjino.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sejarawan Leonard Blussé melukiskan dengan baik lewat cerita seorang Belanda yang terlibat dalam pembunuhan orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740.

”Saya merasa bahwa saya harus ikut. Karena saya tahu bahwa orang Cina tetangga saya itu memiliki seekor babi yang gemuk, saya punya niat untuk mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah saya. Ketika bos saya, seorang tukang kayu mengetahui hal itu, ia menampar saya, dan mengatakan bahwa saya harus membunuh orang Cina itu terlebih dahulu, dan barulah kemudian menjarah barang-barangnya. Saya kemudian mengambil alu penumbuk beras dan memukul mati tetangga saya itu. Padahal, orang itu biasa minum dan makan malam bersama saya.”

Dari kisah itu cukup jelas bahwa kekejaman dan kekerasan seperti dilukiskan di atas seolah-olah bukanlah kejadiaan yang luar biasa. Kejadian semacam itu bisa terjadi pada siapa pun dan di mana pun, bahkan dalam situasi tak terduga atau sebagai suatu keharusan untuk dilakukan.

Kekerasan seperti menjadi hal yang tak terelakkan dan para pelakunya yang tidak manusiawi itu sering kali dapat melakukan penyesuaian mental sehingga seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah demi kemanusiaannya (Cribb, ).

Tak mengherankan, dalam sebuah adegan di film dokumenter berjudul Jagal (2012) yang disutradarai Joshua Oppenheimer, salah seorang pelaku yang memberi kesaksian tentang pembunuhan massal pada 1965 di Sumatra Utara dengan santainya mengaku turut mengganyang atau membunuh calon mertuanya hanya karena Tionghoa.

Jadi, dengan dalih Tionghoa kekerasan seperti mendapatkan pengabsahan melalui penyesuaian mental yang dilakukan tanpa pikir panjang dan amat tidak manusiawi. Dalih-dalih kekerasan yang mengatasnamakan agama, ideologi, ras, bahkan politik sekalipun tidak akan berjalan dengan efektif dan operatif tanpa dukungan dari penguasa atau negara.

Itulah mengapa Max Weber pernah mengatakan dalam negara modern satu-satunya institusi yang berhak untuk mengelola dan memakai kekerasan adalah militer. Dalam konteks ini, kekerasan yang kerap kali dialami oleh warga keturunan Tionghoa amat dimungkinkan oleh karena tidak adanya kontrol yang begitu ketat terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk militer.

Hal itulah yang mengakibatkan politik negara, baik pada masa kolonial maupun pada era pascareformasi ini, dengan semena-mena membuat beragam peraturan atau kebijakan yang memosisikan ”Tjino”, sebagaimana diistilahkan Ben Andersonn, menjadi semacam ”bantji”.

Dalam bidang kebudayaan, misalnya, ghettoisasi dalam bentuk kompleks Pecinan dengan passensysteem (sistem pas) yang serbaketat justru menegaskan apa yang di mata penguasa kolonial Belanda, bahkan sesama orang Tionghoa dan penduduk pribumi, diyakini sebagai Cina wurung, Landa durung, Jawa tanggung atau bukan lagi Tionghoa, belum Belanda, Jawa setengah matang (Carey, 1984).

Keyakinan itu dimaksudkan sebagai ejekan atau cemoohan kepada para kapten atau mayor Tionghoa yang menjadi penguasa tunggal di Pecinan. Mereka seolah-olah diberi kekuasaan otoriter terhadap kaum Tionghoa dan pribumi, namun tetap dalam kendali para elite kolonial Belanda.

Ini terutama dalam mengelola perdagangan dari hasil-hasil perkebunan, termasuk candu. Hanya para kapitan atau kapten yang dizinkan untuk keluar-masuk Pecinan dan berhubungan dengan para penguasa lokal dan elite-elite kolonial.

Kubangan yang Sama

Bukan kebetulan jika di Jogja ada salah seorang kapitan yang terkenal pada awal abad ke-19 bernama Tan Jin Sing dan sempat mendapat gelar Secadiningrat dari penguasa keraton setempat. Rekayasa kekuasaan yang dibangun di atas dasar politik kebudayaan seperti di atas bukan sekadar menghasilkan dunia sosial modern yang serba protektif, melainkan juga memiliki bentuk yang sangat rumit.

Di pasar, misalnya, kekuasaan itu dapat tampil dalam bentuk ekonomi kapitalistis dengan jaring-jaring yang tidak mudah lagi dikenali. Begitu pula dalam struktur birokrasi yang tampil sangat mencekik, kekuasaan seolah-olah berlangsung tanpa pengawasan dan kontrol.

Di sinilah politik sinophobia mendapatkan saat dan tempat yang tepat dengan pengelolaan dan pemakaian kekerasan yang mengorbankan institusi-institusi sipil, khususnya yang beraroma ketionghoaan.

Dalam kerusuhan 20 tahun lalu, baik di Solo maupun Jakarta, cukup jelas bahwa apa pun yang berbau Tionghoa niscaya akan dihancurkan hanya karena dipandang "pelit" dan "eksklusif" yang mengakibatkan terjadinya "krisis moneter" ("krismon") secara berlarut-larut.

Kerusuhan itu seakan-akan layak untuk menandai dan sah untuk dilakukan, termasuk dengan mengamankan daerah/kawasan perumahan dengan strategi gardu dan portal yang seolah-olah bertujuan menciptakan "rust en orde" (keamanan dan ketertiban) secara sukarela, mandiri, dan tanpa pamrih.

Di balik strategi itu patut diwaspadai dengan jeli bahwa toh politik sinophobia masih tetap awet hingga saat ini dan dapat disulut pada saat dan tempat yang tepat, seperti dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

Hal itu memperlihatkan bahwa ingatan akan gardu dan portal pada Mei 1998 bisa jadi sekadar sebagai simbol yang layak untuk dikenang (memorabel) daripada dijadikan sebuah pelajaran berharga dan bersejarah (memoarabel).

Dengan kata lain, meski sudah berlalu selama dua dekade, prasangka diskriminatif rasial "anti Tionghoa" masih menjadi sebuah petunjuk praktis bahwa krisis politik pada hakikatnya adalah krisis moral sebagaimana dicatat oleh sastrawan peraih nobel dari Meksiko, Octavio Paz.

Marilah selalu jeli dan waspada terhadap segala krisis politik yang berbau perbedaan suku, sosial, agama, dan ras agar tidak mudah jatuh ke kubangan yang sama.

Kolom 7 hours ago

Sungkem Orang Tua