THR PNS Bebani Daerah, Jokowi: Dua Hari Ini Selesai

Ilustrasi uang (Antara/Sigid Kurniawan)
07 Juni 2018 20:00 WIB David Eka Issetiabudi Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah akan diselesaikan tepat waktu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, seluruh daerah telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut.

Dalam satu atau dua hari ke depan, menurutnya, penyaluran THR diharapkan sudah diselesaikan. Jokowi juga menyebut seluruh daerah yang berjumlah 542 pemda sudah menganggarkan dan tinggal menunggu proses penyelesaian saja.

"Seluruh daerah [542 daerah] sudah menganggarkan. Sampai saat ini, sudah sekitar 380-an daerah yang menyalurkan THR. Ada yang mungkin sudah diberikan minggu yang lalu. Ada yang baru diberikan minggu ini. Jadi tinggal sehari dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (7/6/2018).

Kebijakan pemberian THR bagi para aparatur negara ini sebenarnya telah diterapkan sejak 2016 lalu. Dalam keterangannya, Kemendagri memastikan bahwa seluruh daerah yang secara keseluruhan berjumlah 542 daerah telah menganggarkan THR dalam APBD-nya.

Jumlah daerah yang telah membayarkan THR kepada para aparaturnya sampai dengan saat ini ialah sebanyak 384 daerah yang terdiri atas 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2018, besaran THR 2018 ini sama besarnya dengan penghasilan yang diterima pada Mei 2018. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana besaran THR yang diberikan hanya sebesar gaji pokok.

Tahun ini, sebanyak 153 daerah menganggarkan THR bagi aparaturnya dengan besaran berupa gaji pokok. Sementara itu, 78 daerah lainnya menganggarkan THR dengan besaran yang lebih rendah dari penghasilan pada Mei 2018, sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut dalam APBD mereka.

Guna memenuhi amanat PP No 19/2018, sebagian besar daerah tersebut telah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Sebelumnya, kebijakan pemberian THR bagi PNS di daerah ini menjadi polemik. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) bahkan menyatakan keberatan atas pemberian THR kali ini yang sangat besar.

Kolom 7 hours ago

Sungkem Orang Tua