Sandiaga Uno: 40 Masjid di Jakarta Disusupi Paham Radikal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyapa pedagang Pasar Gede, Solo, Minggu (25/3 - 2018). (Solopos / Nicolous Irawan)
06 Juni 2018 20:33 WIB Regi Yanuar Widhia Dinnata Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan pembinaan terhadap beberapa masjid di Ibu Kota yang terpapar radikalisme. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan telah memegang data sebanyak 40 masjid di Ibu Kota yang terpapar paham radikal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berupaya untuk membina masjid tersebut agar tidak disusupi oleh paham radikal, ujaran kebecian, serta isu sensitif tentang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Kami tidak bisa mengumbar nama masjidnya. Sudah terpantau dan kami akan berikan pembinaan," kata Sandi, Rabu (6/6/2018).

Dia menyampaikan untuk membina masjid ini maka harus dengan berbagai pendekatan khusus yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Biro Pendidikan, Mental, dan Spritual (Dikmental) DKI Jakarta. Selain itu, Sandi menjelaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan bila bergerak secara masing-masing.

"Ini tugas kita sama-sama untuk memastikan tidak ada radikalisasi di DKI. [kita harapkan] Tidak ada paham-paham yang mendorong ke ekstrem di DKI," ungkapnya.

Menurutnya, indikasi dari radikalisme ini dapat dinilai dari tema ceramah berisi ujaran kebencian yang dapat memecah belah kesatuan. "Masjid ini harus jadi sarana untuk memakmurkan masyarakat, masyarakat dimakmurkan oleh masjid. Jadi jangan sampai masuk paham radikalisme," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dikmental DKI Jakarta, Hendra Hidayat, menyarankan agar pengurus masjid di Jakarta untuk tidak mengundang penceramah yang sering menyampaikan dakwah terkait ujaran kebencian. Hal ini guna mencegah paham radikal untuk bisa masuk lewat masjid-masjid di Ibu Kota.

Dia menegaskan terkait pemilihan penceramah ini penting dilakukan karena beberapa kali isi ceramah di masjid bersifat provokatif dan berpeluang untuk merusak kesatuan masyarakat. "Semua ini tentunya dalam rangka menjaga situasi dan kondisi di DKI Jakarta agar tetap kondusif," kata Hendra, Rabu (6/6/2018).

Dihubungi Bisnis/JIBI secara terpisah, pengamat teroris, Al Chaidar, menjelaskan bahwa paham radikal ini terjadi ketika suatu masjid secara eksklusif dikuasai oleh satu aliran atau kelompok tertentu. Dengan demikian, dia menyarankan kepada Pemprov DKI agar bisa membuka akses masjid tersebut kepada semua aliran.

"Sebaiknya memang kalau bisa akses untuk ke mesjid tersebut dibuka dari berbagai arah. Kalau sudah terbuka mereka tidak akan berani untuk eksklusif," kata Al Chaidar, Rabu (6/6/2018).

Menurutnya, suatu masjid menjadi radikal karena pengajian atau ceramahnya diisi oleh ustaz tertentu saja dan tidak memberikan peluang bagi aliran yang lain. Dia menambahkan bila saat ini Pemprov DKI belum maksimal dalam mengentaskan terkait masalah tersebut.

"Belum ada program yang dilakukan. Dulu ada [program pengurus] mesjid itu dikirim umrah. Ini cukup bagus," imbuhnya.

Akan tetapi, dia sanksi terhadap survei yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 40 masjid terpapar aliran radikal. "Tidak sampai [sebanyak] 30-40 [masjid] paling [jumlahnya] sampai belasan," sebutnya.

Tokopedia