Pancasila Bukan Mitos

Tundjung W Sutirto (Istimewa)
05 Juni 2018 02:00 WIB Tundjung W Sutirto (UNS Solo) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (2/6/2018). Esai ini karya Tundjung W. Sutirto, dosen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah tundjungsutirto@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 setiap tanggal 1 Juni adalah hari libur nasional.

Dalam konsiderans keputusan presiden tentang Hari Kelahiran Pancasila itu disebutkan bahwa untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan maka perlu ditetapkan Hari Kelahiran Pancasila.

Dinyatakan pula bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Bisa jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menetapkan hari lahir ideologinya sebagai hari libur nasional. Jerman tidak menjadikan lahirnya ideologi marxisme sebagai hari libur nasional.

Pencetus ideologi marxisme yang mendunia itu adalah Karl Marx yang orang Jerman. Uni Soviet dahulu juga tidak punya hari libur nasional untuk menghormati kelahiran ideologi leninisme yang merupakan varian dari marxisme yang dikembangkan Vladimir Lenin sebagai ideologi negara itu.

Prancis yang merupakan tempat kelahiran ideologi liberalisme juga tidak punya hari libur untuk menandai kelahiran ideologi negara itu. Sekalipun ideologi liberalisme menyebar luas ke benua Eropa tetapi Prancis tidak menjadikan kelahiran ideologi liberalisme sebagai national holidays.

Malaysia menjadikan 31 Agustus sebagai hari libur nasional tetapi untuk memperingati hari kemerdekaan dari Inggris yang terjadi pada 31 Agustus 1957. Peringatan kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus itu tidak terkait dengan hari lahir ideologi negara pada 31 Agustus 1970 yang bernama Rukun Negara.

Demikian seterusnya di antara banyak ideologi besar yang ada di dunia ini seperti komunisme, sosialisme, marxisme, kapitalisme, leninisme, nasionalisme, liberalisme, dan lainnya tidak ada yang dijadikan hari libur bagi suatu negara yang menjadi tempat kelahiran ideologi itu.

Di sinilah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat spesial karena melalui keputusan politik menjadikan kelahiran Pancasila itu sebagai hari libur nasional sekaligus turunannya menjadikan Juni adalah bulan Pancasila.

Sebagai hari libur berarti kelahiran Pancasila telah diterima sebagai peristiwa besar sejarah Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia tidak akan berkompromi lagi untuk kelahiran ideologi lain di bumi Nusantara ini kecuali Pancasila. Baik itu ideologi yang termasuk ekstrem kiri maupun di ekstrem kanan tidak akan tumbuh di Indonesia.

Rejuvinasi

Dengan penetapan Hari Lahir Pancasila itu sudah seharusnya ada rejuvinasi Pancasila. Saya gunakan istilah rejuvinasi (peremajaan) karena di dalamnya terkandung makna perlunya penyegaran. Penyegaran itu berarti punya dimensi konteks.

Bukan dalam bentuk penyegaran ingatan yang hanya berlangsung setiap tanggal 1 Juni ketika warga negara sedang libur nasional. Bukan pula penyegaran secara seremonial dengan ritus tata cara upacara.

Penyegaran di sini lebih tentang bagaimana Pancasila dapat diradikalisasi sebagaimana konsep ini pernah disampaikan oleh Kuntowijoyo pada 2001 dalam sebuah artikel di sebuah media nasional.

Menurut Kuntowijoyo, persoalan yang dihadapi Pancasila adalah soal korespondensi ketika ada kesenjangan antara yang tertulis dengan realitasnya. Bangkitnya ideologi di luar Pancasila pascareformasi tidak terlepas dari sindrom terhadap Pancasila itu sendiri yang pada masa rezim sebelumnya hanya menempati arti simbolis kenegaraan.

Pancasila sejak kelahirannya dan selama Orde Baru tidak lebih dari artikulasi simbolis yang ujung-ujungnya dimitoskan untuk azimat pelanggengan otoriterianisme. Pancasila tetap eksis secara simbolis tetapi ibarat pusaka hanya disarungkan di tempatnya dan diselipkan di pinggang untuk aksesori bagi yang sedang duduk di singgasana kekuasaan.

Pancasila tidak pernah dihunus untuk perang melawan korupsi. Pancasila tidak pernah bertuah (bahasa Jawa: mandi) menghadapi ketidakadilan yang nyata-nyata dipraktikkan dalam berinteraksi sosial. Pancasila masih menjadi mitos dan belum disentuh subtansinya.

Oleh karena itu saya sependapat dengan pemikiran Kuntowijoyo meradikalisasi Pancasila sehingga lepas dari mitos. Salah satu pendekatan yang ditawarkan Kontowijoyo  adalah upaya ”mengaktifkan” sila-sila agar operasional untuk ideologi, dasar, pedoman, dan filsafat perilaku keseharian bangsa terutama para elite politik.

Menjadikan Pancasila sebagai sumber ilmu juga menjadi tahapan dari radikalisasi setelah tahapan yang paling awal adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kegagalan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara akan berakibat terbukanya kelompok-kelompok dan organisasi sosial masyarakat dan politik mencari alternatif ideologi yang secara historis pernah sukses.

Pancasila juga harus diradikalisasi menjadi pelayan horizontal dan bukan pelayan vertikal. Bahwa semua pelayanan apa pun kepada sesama manusia harus manusiawi atas nama kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan horisontal yang baik kepada warga negara akan berpahala dan pelayanan yang buruk adalah dosa besar dari rezim berkuasa.

Di setiap institusi sosial di Indonesia rumus-rumus Pancasila harus selalu hadir mewarnai dimensi birokrasi. Para birokrat yang Pancasilais pasti anti suap dan anti korupsi.    Sikap yang Pancasilais harus menjadi habit dan bukan insidental sehingga pada di era kontemporer ini tinggal melihat bagaimana perwujudan sikap dan perilaku kebangsaan dan kenegaraan setelah dua tahun sejak 1 Juni 2016 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Beberapa bulan yang lalu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pemerintah mempunyai kedudukan setingkat kementerian. Berbeda dengan BP7 waktu dulu,  yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang satu tingkat di bawah kementerian.

Keteladanan

BPIP tentu lebih punya kekuatan politik bagi upaya meradikalisasi Pancasila dibanding BP7. Yang penting bagaimana Pancasila dibebaskan dari mitos. Elaborasinya adalah bagaimana Pancasila diradikalisasi sebagai kriteria kritis bagi kebijakan penyelenggaraan negara.

Misalnya, produk regulasi yang dibuat rezim berkuasa yang bias keadilan harus terbuka untuk ditinjau secara yudisial. Termasuk perilaku penguasa yang tidak manusiawi terhadap rakyat juga dikritik karena bertentangan dengan Pancasila dan kritik itu tak boleh dikategorikan penghinaan jabatan. 

Kalau ada elite negeri ini memberi sesuatu kepada orang di jalan dengan cara melemparkan dari dalam mobil jelas-jelas perilaku tidak manusiawi. Sama saja dia tidak mengerti apa makna sila kedua Pancasila, padahal radikalisasi Pancasila itu perlu contoh, perlu keteladanan, perlu role model dari para elite politik yang diserahi mandat oleh rakyat untuk mengelola negara.

Tidak ada yang salah dengan Pancasila selama tidak hanya dijadikan mitos. Saatnya Pancasila bergerak ke logos dan etos. Pada dimensi logos harus dipastikan tidak ada teori-teori dalam kajian regulasi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pada dimensi etos harus dipastikan bahwa setiap produk regulasi dan ketatanegaraan mampu menumbuhkan kepercayaan diri sehingga tidak merasa inferior di dalam pergaulan dunia.

         

 

Tokopedia
Kolom 5 hours ago

Efek Ekor Jas