PPDB Online dan Sekolah Swasta

Mohamad Ali (UMS Surakarta)
04 Juni 2018 02:00 WIB Mohamad Ali (UMS Surakarta) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (31/5/2018). Esai ini karya Mohamad Ali, analis pendidikan dan dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah ma122@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO--Dinas Pendidikan Kota Solo satu dekade terakhir memakai sistem online dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah negeri.

PPDB online merupakan sistem penerimaan peserta didik baru dengan proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka, real time,  berbasis teknologi informasi dan dapat diakses melalui jaringan Internat.

Sistem ini mampu meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga belakangan ini juga diikuti daerah-daerah lain. Menjelang tahun ajaran baru 2018/2019 Dinas Pendidikan Kota Solo berusaha memperluas pelaksanaan PPDB online, bukan hanya untuk sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah, tetapi juga mencakup sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan masyarakat (Solopos, 22 Mei 2018).

Usaha perluasan sistem online bila disertai paksaan dan sanksi (ancaman) akan memperburuk iklim pendidikan. Bersamaan dengan wacana perluasan PPDB online juga beredar surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo perihal PPDB online yang ditujukan kepada kepala SD dan SMP swasta.

Selama ini pelaksanaan PPDB di sekolah swasta berjalan secara offline dan bersifat mandiri, artinya dilakukan sendiri oleh sekolah dan waktu pelaksanaannya pun tidak bersamaan. Wajar bila ajakan tersebut memunculkan tanggapan berbeda-beda dari pimpinan/penyelenggara sekolah-sekolah swasta.

Secara garis besar ada dua bentuk respons yang mengemuka. Bagi sekolah swasta yang mampu memenuhi kuota siswa sebelum PPDB online dilaksanakan cenderung keberatan. Sekolah swasta yang sampai rampung PPDB jumlah siswa tidak kunjung mencapai kuota cenderung bersikap pasrah alias masa bodoh.

Esai singkat ini berusaha menimbang prospek kebijakan perluasaan dan “pemaksaan” PPDB online kepada sekolah swasta dan berbagai dampak yang mungkin timbul bila dilaksanakan. Perbincangan demikian sangat penting, untuk memperluas horizon pemikiran para pengambil kebijakan dan menambah pemahaman publik atas isu-isu kritis dan strategis .

Dengan perspektif holistis dan visioner, keputusan diambil secara matang, bijak, dan benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai muncul anggapan bahwa perluasan pelaksanaan PPDB online dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sekolah swasta.

Kalau hal ini yang terjadi maka kebijakan itu bisa kontraproduktif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Solo yang sejauh ini sudah berjalan cukup kondusif.

Pembatasan Ruang Gerak?

Munculnya anggapan dari sebagian kalangan bahwa perluasan pelaksanaan PPDB online dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sekolah swasta tampaknya memiliki argumentasi yang kuat.

Apalagi bila hal itu dikaitkan dengan dinamika pendidikan belakangan ini ketika dominasi sekolah negeri kian tergeser oleh sekolah swasta, baik dalam ajang prestasi siswa maupun pemilihan guru berprestasi.

Secara sosiologis maupun politik pendidikan dinamika itu sebenarnya merupakan perkembangan yang wajar, namun bagi mereka yang tidak mengikuti dan tidak menyadari munculnya gelombang perubahan politik dan sosiologi masyarakat mungkin terasa mengejutkan.

Dari aras politik,  pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan titik awal berlangsungnya proses demokratisasi di kancah pendidikan yang menempatkan sekolah swasta setara (baca: bukan disamakan) dengan sekolah negeri.

Sebelumnya, sekolah negeri secara otomatis dianggap memiliki kualitas yang baik sehingga tidak perlu diakreditasi. Hanya sekolah swasta yang diakreditasi dan nilai (kualifikasi) terbaik adalah “disamakan” (kualitasnya dengan sekolah negeri), sedangkan nilai di bawahnya adalah “diakui” yang berarti di bawah standar kualitas sekolah negeri, sedangkan kualifikasi paling rendah adalah “terdaftar”.

Dengan undang-undang pendidikan baru ini beserta perundang-undangan turunannya, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka indikator kualitas suatu sekolah bukan lagi sekolah negeri, tetapi berdasarkan delapan standar nasional pendidikan.

Standar ini menjadi acuan akreditasi sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dari sini dapat diketahui bahwa praktik pendidikan di Indonesia tengah mengalami gelombang demokratisasi yang signifikan.

Proses perubahan aras politik pendidikan yang meniscayakan proses demokratisasi pendidikan tampaknya belum banyak disadari oleh birokrat pendidikan maupun praktisi pendidikan yang berada di sekolah negeri.

Hal ini dapat dilihat dari ”ketidakrelaan” mereka kala melihat kenyataan sekolah swasta mampu berprestasi lebih baik dan berada di atas sekolah negeri.  Secara sosiologis, pascareformasi terjadi pertumbuhan sekolah swasta yang sangat mengesankan, terutama yang berciri khas Islam.

Sekolah Islam model baru ini memakai sistem sekolah sehari penuh (full day school). Penampilan akademisnya berada pada level  tinggi dan mampu bersaing dengan sekolah negeri terbaik sekalipun dan iklim sekolah sangat kondusif serta mampu menumbuhkan kesalehan (religiositas) siswa.

Keunggulan akademis plus terjaganya kesalehan agama inilah yang membuat sekolah Islam model baru ini relevan dan cocok dengan kemunculan kelas menengah muslim yang cenderung terus membesar.

Mereka berusaha menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah yang mampu menampilkan keunggulan akademis sekaligus kesalehan beragama, tanpa mempersoalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Fenomena sosial inilah yang sedang berlangsung. Sekolah Islam model baru merupakan cermin pertumbuhan kelas menengah muslim perkotaan. Sayangnya, sekali lagi, gejala sosial ini juga luput dari perhatian pengambil kebijakan maupun pelaku pendidikan di sekolah negeri sehingga merasa tidak nyaman ketika sekolah swasta berada di garda terdepan.

Perubahan di aras politik dan sosiologis ini seharusnya segera menyadarkan pelaku pendidikan di sekolah negeri untuk berbenah dengan jalan memperbaiki tata kelola dan budaya sekolah.

Ketersedian guru dengan gaji memadai dan sarana sekolah yang mencukupi harus dijadikan titik masuk untuk melakukan reformasi sekolah. Tampaknya jalan demikian terlalu mendaki dan berliku sehingga lebih memilih jalan yang mudah, yaitu dengan cara menyalahkan keadaan dan pihak lain.

Kisahnya begini. Konon, ketika prestasi sekolah negeri mulai tergeser sekolah swasta, para kepala sekolah ditegur keras oleh Dinas Pendidikan Kota Solo. Mengapa sampai kalah dengan sekolah swasta? Gaji guru sudah tinggi masih ditambah sertifikasi dan tambahan penghasilan, biaya operasional sudah dicukupi, masih kurang apalagi?

Ada kepala sekolah yang dengan enteng menjawab,”Karena sekolah swasta mencuri start (mendahului) dalam proses PPDB”. Sebagai pengayom sekolah negeri yang baik Dinas Pendidikan Kota Solo merespons dengan merancang perluasan PPDB online.

Persoalan Mendasar

Ada dua persoalan mendasar bila PPDB online dipaksakan kepada sekolah swasta, yaitu permasalahan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan sistem. Kedua problem tersebut perlu dijelaskan lebih terperinci.

Problem pertama, potensi pelanggaran hukum terjadi karena hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang terdapat pada pasal Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (2).

Pasal tersebut menegaskan prinsip nondiskriminatif sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender dan agama tertentu. Sekolah swasta berciri khusus agama (Islam) termasuk yang dikecualikan sehingga kalau ada upaya-upaya ”paksa” jelas menabrak hukum.

Problem kedua, berkaitan dengan pengembangan sistem PPDB yang mampu mengakomodasi keunikan masing-masing sekolah swasta. Hal ini jelas tidak mudah karena dalam proses perancangan dan pelaksanaan harus melibatkan pihak-pihak penyelenggara sekolah swasta.

Misalnya, dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMP swasta berciri Islam itu ada pemetaan kemampuan baca tulis Alquran. Hal-hal demikian bagi sekolah swasta bercirikan Islam sangat mendasar dan harus diakomodasi.

Dua problem mendasar ini perlu dipertimbangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Solo maupun Wali Kota Solo bila hendak ”memaksa” sekolah swasta masuk dalam proses PPDB online.

Ringkasnya, kompleksitas permasalahan tersebut harus dipertimbangkan secara cermat, matang, dan bijak sebelum benar-benar menjadi suatu keputusan. Semoga bisa ditemukan format PPDB terbaik.     

 

Kolom 7 hours ago

Sungkem Orang Tua