Student Loan

Ki Sugeng Subagya (Istimewa)
02 Juni 2018 02:00 WIB Ki Sugeng Subagya (Taman Siswa Jogja) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (16/5/2018). Esai ini karya Ki Sugeng Subagya, pamong Taman Siswa di Kota Jogja. Alamat e-mail penulis adalah susub62@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Presiden Joko Widodo meminta perbankan nasional memberikan program kredit pendidikan (student loan). Tujuannya membantu mahasiswa melanjutkan dan menyelesaikan studi dan tidak terkendala keterbatasan pembiayaan.

Student loan bukan gagasan baru. Di negara-negara maju telah diimplementasikan dengan baik. Amerika Serikat, misalnya, berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui student loan.

Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pernah ada fasilitas pinjaman dana pendidikan untuk mahasiswa pada 1980-an melalui program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), namun tidak berlanjut karena banyak pinjaman yang tidak terbayar alias menjadi kredit macet. 

Pemerintah meyakini kredit pendidikan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan akses pendidikan bagi sebagian warga negeri ini. Tidak sedikit  orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak ke tingkat yang lebih tinggi, padahal tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan yang tinggi akan mencegah ”pewarisan” kemiskinan. Badan Pusat Statistik melalui publikasi Statistik Upah 2016 mencatat ada perbedaan upah yang cukup besar pada pekerja di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Pekerja yang tidak/belum sekolah rata-rata mendapat upah Rp930.000 per bulan. Pekerja yang tamat SD rata-rata mendapat upah Rp1,2 juta per bulan. Pekerja tamatan SMP rata-rata mendapat upah Rp1,5 juta per bulan, sementara yang lulus SMA menerima rata-rata Rp2,1 juta per bulan. Pekerja lulusan universitas mendapat upah rata-rata Rp3,6 juta per bulan.

Apabila kredit pendidikan diterapkan lagi di Indonesia, perlu kajian mendalam dan menyeluruh terkait konsep dan implementasinya. Secara konsep, dengan menggandeng perbankan nasional, mahasiswa bisa meminjam uang untuk kuliah dan membayarnya ketika sudah memiliki pekerjaan.

Persoalannya, segmen mahasiswa yang mana yang menjadi sasaran kredit pendidikan ini? Jika sasarannya adalah mahasiswa potensial, harus dipastikan ketika lulus mendapat pekerjaan sesuai kapasitas dan kompetensi. Konsekuensinya, pemerintah harus memastikan ketersediaan lapangan kerja untuk menjamin agar kelak mahasiswa benar-benar dapat mengembalikan pinjaman.  

Apabila kredit pendidikan diberikan kepada setiap mahasiswa Indonesia, siapa pun dia termasuk yang tidak potensial, bukan tidak mungkin kredit macet akan kembali terjadi. Kultur masyarakat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Di Indonesia, kuliah tak semata-mata untuk mengasah kecerdasan dan meningkatkan kompetensi (prestasi), tetapi juga untuk menaikkan gengsi (prestise).

Di tangan mahasiswa yang tidak potensial, kredit pendidikan bisa menjadi potensi menanggung ”utang abadi”. Tujuan mulia program kredit pendidikan patut diapresiasi, namun yang namanya kredit perbankan tetap berorientasi bisnis. Kredit pendidikan bukan sebrakan dengan bunga 0%.

Bisnis perbankan tidak sama dengan fasilitas pendidikan cuma-cuma untuk anak bangsa. Bukan pula beasiswa sebagai penghargaan prestasi terbaik anak bangsa. Di kolong langit di atas bumi, tidak ada bisnis yang bersedia merugi. Bank is bank, commercial bank is commercial bank.

Sehubungan dengan hal itu UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan    bunga student loan sebesar 0% pasti akan sulit direalisasikan. Dengan mencermati skema kredit pendidikan yang ditawarkan salah satu lembaga perbankan nasional, kita memperoleh informasi sebagai berikut.

Plafon kredit hingga Rp200 juta dan bunga  6,5% flat selama lima tahun. Kredit tersebut dapat diajukan oleh mahasiswa jenjang S1 hingga S3. Skema ini merupakan pengembangan program kredit tanpa agunan. Sebenarnya bunga kredit 6,5% flat selama lima tahun bagi mahasiswa masih terlalu tinggi, terutama dikaitkan dengan gaji awal seorang pegawai yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Jika tidak cermat membuat kalkulasi, bukan tidak mungkin banyak orang terperosok dalam jebakan utang. Gaji awal bekerja yang pas-pasan dan dipotong membayar utang bagai sudah jatuh tertimpa tangga. Jika hal ini terjadi, kredit pendidikan bukan pertolongan, tetapi ”jebakan batman”.

Jaminan Pemerintah

Meskipun tanpa agunan, dalam praktik pembayaran, ijazah mahasiswa peminjam kredit pendidikan tetap akan ditahan jika bermasalah. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh apabila dipraktikkan bunga kredit 0% tanpa agunan ialah dana kredit dari pemerintah. Perbankan harus mengembangkan dana itu di sektor bisnis atau usaha.

Pemerintah harus menjamin apabila kredit macet. Artinya, pemerintah yang menyediakan dana student loan, sedangkan perbankan yang mengimplementasikan dan mengembangkannya. Untuk antisipasi kredit macet, selama pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja cukup bagi lulusan perguruan tinggi pengguna student loan, pendidikan dan pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa harus diefektifkan.

Melalui pendidikan dan pembelajaran kewirausahaan efektif akan muncul wirausaha-wirausaha mandiri yang tidak bergantung pada lapangan kerja. Setidaknya mereka mampu menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri.

Konsep wirausaha mandiri inilah sesungguhnya  roh pendidikan nasional yang dasar-dasarnya diletakkan oleh para pendiri bangsa. Setidaknya oleh Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswa, Moh. Syafei dengan Indonesische Nijverheid School,  Willem Iskander dengan Normal School, dan sebagainya.

Roh pendidikan nasional adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan merdeka dibangun melalui pendidikan yang mandiri. Untuk dapat mandiri, insan pendidikan harus makarya. Melalui pendidikan dan pembelajaran kewirausahaan efektif kita kokohkan kembali roh pendidikan nasional kita.

Belajar kewirausahaan efektif tentu bukan belajar tentang teori kewirausahaan, tetapi praktik wirausaha. Jika para mahasiswa diberi teori kewirausahaan, tentu tidak lebih sebatas identifikasi peluang usaha. Harus ada praktik membuka usaha, misalnya memulai usaha, mengembangkan usaha, dan strategi bersaing dalam dunia usaha. Yang tidak kalah penting adalah membangun sikap mental pantang menyerah jika usaha yang dibangun gagal.

 

Kolom 7 hours ago

Sungkem Orang Tua