BNPT Diminta Berdialog dengan Tokoh Radikal

Penjinak bom mengenakan pakaian khusus saat akan melakukan penyisiran pascapenyerangan teroris di Mapolda Riau, Pekanbaru, Rabu (16/5 - 2018). (Antara / FB Anggoro)
30 Mei 2018 22:00 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan Presiden Joko Widodo harus peka akan kebutuhan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingat tugas dan tanggung jawab badan itu semakin besar.

Menurutnya, pasca disahkannya UU Antiterorisme yang baru, BNPT menjadi organisasi yang lerbih besar dari sebelumnya, sehingga perlu tambahan anggaran yang memadai.

“Presiden punya tanggung jawab agar BNPT ditambah anggarannya karena BNPT perlu penambahan orang dan penambahan posisi jabatan. Ini konsekuensinya butuh tambahan anggaran,” ujarnya di sela-sela rapat dengar pendapat dengan BNPT, Rabu (30/5/2018).

Dengan anggaran yang cukup, tentu BNPT bisa menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, terutama menyiapkan konsep kesiapsiagaan nasional, kontrol radikalisasi, dan deradikalisasi, ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Risa Mariska meminta agar BNPT berdialog dengan para tokoh radikal yang menebar ideologi terorisme di Tanah Air.

“Dialog ini penting agar BNPT mampu menyerap informasi dan masukan dari tokoh-tokoh radikal untuk penanggulangan dan pencegahan aksi terorisme,” ujarnya.

Tidak hanya dengan tokoh radikal, BNPT juga harus melakukan pendekatan dengan beberapa pesantren yang dicap radikal termasuk Pesantren Ibnu Mas’ud di Bogor, Jawa Barat. Risa menilai program deradikalisasi yang dijalankan BNPT belum berjalan.

“Saya melihat deradikalisasi tidak berjalan dengan baik karena tidak menyentuh tokoh-tokoh radikal keras,” ujar politikus PDIP tersebut.

Risa berharap, BNPT ke depan harus berani berhadapan dengan tokoh-tokoh radikal yang keras. Kejadian teror bom terakhir harus menambah pengalaman, bukan malah justru menjadi kemunduruan bagi BNPT.