Mei 1998 pada Gardu dan Portal

Hendra Kurniawan (Istimewa)
25 Mei 2018 02:00 WIB Hendra Kurniawan (Universitas Sanata Dharma) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (15/5/2018). Esai ini karya Hendra Kurniawan, dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang menekuni sejarah Tionghoa. Alamat e-mail penulis adalah hendrayang7@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Tahun ini tepat dua dekade berlalu namun tragedi Mei 1998 masih menyisakan pertanyaan. Ingatan terhadap peristiwa itu terutama dirasakan oleh sebagian besar warga Tionghoa, khususnya di Jakarta dan Solo.

Mereka menjadi sasaran amuk massa yang terjadi siang hingga malam pada 12-16 Mei 1998. Tak terhitung jumlah toko dan rumah milik warga Tionghoa yang dirusak. Selain kerugian ekonomi akibat penjarahan dan perusakan, kekerasan fisik dan tekanan mental harus dirasakan warga Tionghoa kala itu.

Sejarah Kota Solo mencatat kisah panjang sentimen anti Tionghoa. Sejak meletus Geger Pecinan (1740-1743) yang memaksa keraton berpindah dari Kartasura ke Surakarta, etnis Tionghoa tak pernah absen menorehkan sejarah bagi perkembangan Kota Solo.

Pada era modern, sikap anti Tionghoa di Solo mengemuka ketika terjadi pertentangan antara Rekso Rumekso dengan Kong Sing (1911-1912) terkait masalah perdagangan batik. Kerusuhan anti Tionghoa juga terjadi pada masa awal kemerdekaan (1940-an), kemudian pada 1963 sebagai dampak dari PP No. 10/1959, dan pada 1980 yang bermula dari ketidaksengajaan gesekan antarindividu.

Termutakhir tentu saja pada Mei 1998 yang paling banyak merugikan. Berbagai peristiwa ini seolah-olah menjadi rangkaian yang membentuk siklus konflik anti Tionghoa di Solo yang disebut bersumbu pendek. Peristiwa (gejala) sejarah memang dapat berulang, namun tidak dapat diteorikan secara kaku.

Kota Solo menunjukkan situasi pluralitas yang kuat dalam konstelasi masyarakatnya. Interaksi antaretnis memang beberapa kali menimbulkan masalah, namun secara alamiah sejatinya mereka membaur dengan baik.

Benturan kepentingan ekonomi maupun nilai tradisi acap kali menyulut isu sentimen etnis. Kesadaran interkultural untuk hidup berdampingan secara harmonis merupakan kunci penting.

Economic Animal

Kebijakan pemerintah Orde Baru telah menyebabkan warga Tionghoa terus dianggap sebagai outsider yang apolitik dan asosial. Alhasil,  perlahan-lahan warga Tionghoa lebih memilih menempatkan diri mereka sebagai economic animal.

Situasi inilah yang pada gilirannya menyimpan bara konflik dengan warga lainnya. Orientasi multikulturalisme sebagai konsep ideal yang jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu mengakomodasikan warga Tionghoa saat itu sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Adanya kecenderungan sikap eksklusif dan menutup diri yang ditunjukkan warga Tionghoa menjadi penyebab ketidaksenangan warga lain. Tentu tidak semua bersikap demikian, namun kalau pun ada sikap tersebut bukan tanpa sebab.

Dalam diri mereka tersimpan memori kuat (sindrom) pengalaman traumatis yang kerap terjadi. Warga Tionghoa sering kali mendapat penolakan dan tidak ada yang berani memberi jaminan keselamatan jika terjadi konflik. Situasi semacam ini menjadi gambaran umum yang terjadi pada masa Orde Baru.

Setelah peristiwa Mei 1998, pola relasi antara etnis Tionghoa dengan warga lain mulai berubah. Abidin Kusno (2007) mencatat bahwa tanpa perlindungan berarti, warga etnis Tionghoa bersama warga lain berusaha mempertahankan kampung tempat tinggal mereka saat kerusuhan Mei 1998 terjadi di Solo.

Pos keamanan lingkungan  atau gardu di kompleks permukiman diaktifkan dan ronda malam digalakkan. Portal-portal dibangun untuk mencegah masuknya massa yang tidak diinginkan. Warga etnis Tionghoa yang sebelumnya jarang terlibat, saat itu berbaur dengan warga lain untuk menjaga keamanan bersama.

Kini keberadaan gardu dan portal lantas menjadi simbol penjaga memori tentang peristiwa yang penuh dengan kekacauan, gangguan, dan ketidakamanan itu. Gardu dan portal juga menjadi sarana yang mempersatukan warga walaupun hanya dalam ruang terbatas di kompleks atau kampung.

Persatuan antarwarga ini tanpa disadari menjadi terjalin kian kuat karena ada ancaman konflik. Meskipun menyakitkan, tragedi Mei 1998 mendatangkan pula buah positif. Politik asimilasi terkubur dan pintu untuk kembali pada jati diri Tionghoa terbuka lebar.

Merayakan Perbedaan

Jati diri tampak melalui budaya yang juga menjadi sarana penting mewujudkan keharmonisan tanpa sekat. Warga etnis Tionghoa di Solo saat ini memiliki ruang yang luas untuk mengaktualisasikan identitas budaya mereka.

Salah satunya ketika perayaan tahun baru Imlek. Warga etnis Tionghoa Solo bersama warga lainnya menggelar acara budaya Grebeg Sudiro. Pertunjukan liong, barongsai, maupun wayang potehi juga mengundang antusiasme masyarakat umum yang mayoritas bukan Tionghoa.

Situasi dewasa ini kiranya menggugah diri kita untuk meyakini bahwa momentum merayakan perbedaan sungguh diperlukan. Terciptanya pembauran dan keharmonisan lebih bermakna dibanding upaya asimilasi ala Orde Baru.

Pada prinsipnya pembauran bukan berarti meniadakan perbedaan untuk dilebur menjadi satu, namun justru menerima perbedaan yang ada untuk memperkaya khazanah bangsa.

Sekat perbedaan akan luruh seiring dengan pengakuan terhadap keberadaan warga etnis Tionghoa beserta identitas ketionghoaan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.