DPRD Solo Sesalkan Kelurahan Tak Tahu Data KIS

Warga antre mengambil Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan di Pendapi Gede, Balai Kota Solo, Senin (16/4 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
18 Mei 2018 09:00 WIB Farida Trisnaningtyas Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Anggota DPRD Solo menyayangkan ketidaktahuan pemerintah kelurahan maupun kecamatan soal pendataan warga miskin baik yang sudah maupun belum terkaver Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pihak kelurahan maupun kecamatan baru tahu ketika ada warga yang bermasalah saat pengajuan KIS ini. Hal ini terungkap saat rapat evaluasi Komisi I DPRD Solo dengan sejumlah pemerintah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo di Kantor DPRD Solo, Rabu (16/5/2018).

Lurah Tipes, Kecamatan Serengan, Suharudi, mengaku hanya mengetahui rekapan data terkait jumlah warga miskin di wilayahnya yang telah menerima KIS. Hal ini lantaran setelah pengajuan, semua data dimasukkan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo.

“Kami tinggal memasukkan data ke DKK. Setelah itu pembagian KIS kan langsung di Balai Kota sehingga kami tidak tahu dan tak diberi data,” paparnya.

Lurah Joyontakan, Kecamatan Serengan, Purbowinoto, mencatat sekitar 1.900 warga yang telah mengajukan KIS. Namun demikian, ia belum bisa memastikan yang sudah memperoleh kartu untuk mengakses bantuan layanan kesehatan ini.

“Kami sedang mengurutkan data-data tersebut. Mereka yang telah memperoleh KIS urutannya masih acak,” katanya.

Lurah Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Eka Budi Mulyana, memaparkan KIS yang diajukan lewat kelurahan sebanyak 470. Namun demikian, dari jumlah ini pihaknya tidak mengetahui berapa yang disetujui lantaran semua data ada di DKK.

“Kalau yang lewat kelurahan sebanyak 470 itu. Setelah itu kami tidak tahu pemantauannya,” ungkapnya.

Sedangkan Lurah Semanggi, Sularso, mencatat ada sebanyak 8.808 warganya yang mengajukan KIS. Dari jumlah itu yang disetujui ada 5.511, sementaranya sisanya masih 3.297 yang belum memperoleh.

“Kelurahan juga tidak punya datanya. Kami tahu kalau ada warga yang bolak-balik mengajukan, tapi tidak juga disetujui. Kami tahunya semua data sudah di DKK,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Solo, Suharsono, meminta kelurahan jemput bola memastikan warga mereka yang tak jua mendapatkan KIS. Dalam kasus ini bisa dicek baik ke DKK maupun Dinas Sosial.

“Bisa jadi berkasnya di DKK hilang sehingga tak segera diproses. Di samping itu, mungkin warga itu ada yang bermasalah dengan KIS mandiri atau pun terdaftar di tempatnya bekerja. Semestinya kelurahan punya salinan berkas jadi tahu warga yang mengajukan KIS siapa saja,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Solo, Budi Prasetyo, menjelaskan kelurahan semestinya turut mengawal KIS ini sehingga bisa memastikan terutama warga miskin baik yang sudah maupun yang belum memperolehnya.

Anggota Komisi I DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, menambahkan semestinya Pemkot memiliki sistem terkait KIS yang bisa diakses kelurahan. Dengan demikian, kelurahan pun tahu betul warga yang mendapatkan bantuan ini.

“Mereka masak hanya tahu memasukkan, tapi enggak tahu hasilnya. Kelurahan baru tahu kalau ada yang bermasalah. Mestinya Pemkot bikin sistem agar bisa diakses kelurahan,” jelasnya.

Kolom 14 hours ago

Mengapa Ada Teror?