Harga Minyak Makin Liar, Subsidi BBM Tambah Rp10 Triliun

Ilustrasi antrean di SPBU - Bisnis/Rachman
06 Mei 2018 20:40 WIB Ipak Ayu H Nurcaya Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan akan menambal beban subsidi BBM dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di APBN-P 2018 . Hal ini disebabkan terus naiknya harga minyak dunia.

"Ini usulan Menteri Keuangan, apalagi skemanya kalau bukan APBN-P [2018], anggarannya sekitar itu Rp10 triliun," katanya saat dimintai konfirmasi Bisnis/JIBI, Jumat (4/5/2018) malam.

Darmin mengemukakan saat rapat koordinasi perihal BBM, Rabu (2/5/2018) lalu, pemerintah telah mendiskusikan upaya agar PT Pertamina dapat menjalan tugas menyalurkan premium dan solar. Bukan hanya di luar Jawa, tetapi juga di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Untuk itu, Darmin melanjutkan beban yang lebih berat pada PT Pertamina pasti akan menjadi konsekuensi. Lalu, muncul sejumlah usulan dari Kementerian ESDM.

"Akhirnya Menkeu [Menteri Keuangan] memilih 'ya sudahlah kalau begitu, kita tambahkan saja subsidinya'. Selanjutnya kepastian besaran katanya akan dihitung kembali tetapi memang sekitar Rp10 triliun," ujar Darmin. Selanjutnya, keputusan ini akan berimbas pada perubahan Perpres No 191/2014 tentang BBM yang ditargetkan akan selesai pada bulan ini.

Keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga sekaligus mengkonfirmasi keterangan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang secara gamblang mengatakan pemerintah akan menambah dana subsidi BBM jenis Solar dalam APBN-P 2018. Tujuannya tak lain untuk menjaga stabilitas harga.

Jumlah tambahan subsidi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam APBN 2018, alokasi subsidi Solar sebesar Rp7,8 triliun dengan besaran subsidi Rp500 per liter. Pemerintah berencana untuk menaikkan subsidi Solar dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter.

Menurutnya, pemerintah tetap tidak menyubsidi Premium, tetapi tetap menjadi tanggung jawab Pertamina. Sebagai kompensasi, Pertamina mendapatkan wilayah kerja minyak terminasi. Adapun, ketika dikonfirmasi pada sejumlah pihak di Kementerian Keuangan, Bisnis/JIBI belum mendapati keterangan yang pasti.

Bahkan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto masih membantah adanya rencana pemerintah untuk mengajukan APBN perubahan ketika dihubungi Bisnis/JIBI, Rabu (2/5/2018) lalu.

Menurutnya, pihak Kementerian Keuangan harus kembali menggelar rapat internal guna melanjutkan keputusan rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.