Sengit! Sudirman Said Serang dengan E-KTP, Ganjar Pertanyakan Datanya

Pasangan cagub-cawagub Jateng (dari kiri ke kanan) Ida Fauziyah, Sudirman Said, Ganjar Pranowo, dan Taj Yasin saat pengundian nomor urut Pilgub Jateng di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jateng, Selasa (13/2 - 2018). (Antara/R. Rekotomo)
03 Mei 2018 23:55 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Untuk kali pertama dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) pada Pilkada Jateng, Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziah, terlibat perdebatan sengit dalam debat. Tak cuma saling mempertanyakan program lawan, debat putaran kedua yang digelar KPU Jateng di Hotel Best Western Solo Baru, Kamis (3/5/2018) malam juga menyinggung isu-isu sensitif.

Sengitnya debat memang tak terasa di sesi-sesi awal, namun baru muncul pada sesi keempat. Saat itu, kedua calon gubernur memberikan pertanyaan kepada lawannya. Sudirman Said mulai menyerang dengan menyinggung kasus e-KTP yang merupakan isu sensitif bagi Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, nama Ganjar sempat disebut-sebut menerima aliran dana terkait proyek e-KTP, namun berkali-kali pula dia menegaskan telah menolak pemberian tersebut alias tak menerima uang.

"Masyarakat Jateng masih ada yang 2 tahun belum dapat e-KTP, masyarakat jangan pilih pemimpin yang berisiko dalam kasus korupsi," kata Sudirman. Meski tak menyinggung nama Ganjar, pertanyaan Sudirman sudah mulai masuk ke isu tersebut.

Ganjar pun memanfaatkan momen tersebut untuk kembali membuat penegasan. "Saya adalah gubernur yang menolak pemberian terkait e-KTP," tegasnya. Dia juga berupaya meyakinkan bahwa para pejabat di lingkaran Pemprov Jateng bersih selama dia memimpin. "Jateng adalah pelapor gratifikasi terbanyak, di Jateng juga para pejabatnya taat menyampaikan LHKPN," kata dia.

Tampaknya, serangan Sudirman masih berlanjut dengan menyinggung kepala daerah di Jateng yang terjerat kasus korupsi. "Pemimpin harus jadi contoh bagi warga masyarakatnya, khususya kepala daerah, apalagi banyak pejabat yang tertangkap KPK," kata Sudirman.

Ganjar pun membalas dengan mempertanyakan dasar data yang dipakai Sudirman. "Saya mempertanyakan data pejabat yang tertangkap KPK, bisa jadi yang tertinggi bukan di Jateng, tapi di Jabar. Saya sudah meminta kepala daerah di Jateng untuk memiliki integritas tinggi dan mereka ikut sekolah antikorupsi yang diadakan KPK."

Sebelumnya, pada segmen I, masing-masing pasangan calon memaparkan visi dan misi di bidang pelayanan publik dan perekonomian. Pasangan Ganjar-Yasin menawarkan solusi untuk mendongkrak perekonomian daerah sekaligus mengurangi kemiskinan dengan mengundang investor, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha.

“Konsep perizinan dilakukan secara online, mudah, murah dan cepat. Jika dilakukan secara berkelanjutan bakal membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” kata Ganjar.

Sementara Sudirman Said mengulas tentang banyaknya lahan kritis dan alihfungsi lahan pertanian yang masih marak di wilayah Jateng. Kondisi ini dipicu regulasi yakni Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tak sinkron dengan kondisi lapangan. “Hal ini mengancam kedaulatan pangan. Saya terlebih dahulu bakal melihat RTRW apakah perlu direvisi atau tidak. Saya bakal mencabut kartu tani karena bermasalah di lapangan,” kata Sudirman. (Bony Wicaksono)

 

Kedua pasangan calon itu mengikuti debat putaran kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng di di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Kamis (3/5) malam. Acara debat dibuka dengan sambutan Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo. Dia menyatakan debat putaran kedua bertujuan mengupas visi dan misi masing-masing pasangan calon dengan prosentase sekitar 80 persen.

 

Pada segmen I, masing-masing pasangan calon memaparkan visi dan misi di bidang pelayanan publik dan perekonomian. Pasangan Ganjar-Yasin menawarkan solusi untuk mendongkrak perekonomian daerah sekaligus mengurangi kemiskinan dengan mengundang investor, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha. “Konsep perizinan dilakukan secara online, mudah, murah dan cepat. Jika dilakukan secara berkelanjutan bakal membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” kata Ganjar, Kamis malam.

 

Sementara Sudirman Said mengulas tentang banyaknya lahan kritis dan alihfungsi lahan pertanian yang masih marak di wilayah Jateng. Kondisi ini dipicu regulasi yakni Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tak sinkron dengan kondisi lapangan. “Hal ini mengancam kedaulatan pangan. Saya terlebih dahulu bakal melihat RTRW apakah perlu direvisi atau tidak. Saya bakal mencabut kartu tani karena bermasalah di lapangan,” kata Sudirman.

 

Debat antarcagub dan cawagub terlihat saat sesi sesi tanya jawab masing-masing cagub dan cawagub. Isu kemiskinan, pelayanan kesehatan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga angka kasus pengidap HIV/AIDS. Sudirman memapakan angka kemiskinan di Jateng sekitar 12,23 persen atau lebih dari empat juta warga miskin. Dia lantas bertanya kepada Ganjar, upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan sejak 2013.

 

Ganjar lantas menjawab telah membuat program Kartu Jateng Sejahtera yang dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan social (bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlah kartu sakti yang telah dibagikan kepada warga sekitar 13.000 kartu. Sasarannya adalah warga yang menderita psikotik, disabilitas berat serta mengidap penyakit kronis seperti gagal ginjal dan kanker.

 

Sementara Ganjar memberi pertanyaan mengenai program pelayanan di bidang kesehatan. “Idealnya, 38.000 jiwa dikaver satu puskesmas. Sekarang baru 30.000 jiwa dikaver satu puskesmas. Akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat harus ditingkatkan dengan memprioritaskan pelayanan tingkat dasar,” ujar Sudirman.

 

Sudirman berkomitmen bakal membangun 50 puskesmas yang tersebar di wilayah Jateng selama lima tahun mendatang. Tentunya, konsep itu harus didukung sarana dan prasana (sarpras) yang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.