Jual Aset BCB, Keluarga Cendana Digugat di PN Solo

PN Solo menggelar sidang perdata jual beli tanah dan BCB melibatkan keluarga Cendana, Rabu (2/5 - 2018). (Solopos/Muhammad Ismail)
02 Mei 2018 18:15 WIB Muhammad Ismail Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Tiga orang dari keluarga besar Cendana digugat PT Sekar Wijaya di Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan materi perbuatan melawan hukum kasus jual beli tanah seluas 22.550 meter persegi di Jl. dr. Rajiman Panularan, Laweyan. Di tanah tersebut terdapat bangunan benda cagar budaya (BCB) yakni eks Rumah Sakit Kadipolo.

Ketiga tergugat yakni Sigit Harjojudanto, Haryo Putra Nugroho, dan Retnosari Widowati Harjojudanto. Sigit diketahui merupakan anak kedua Presiden kedua RI, Soeharto. Sementara Retnosari merupakan anak dari Sigit. Sedangkan Haryo cucu dari Sigit.

Pantauan Solopos.com, sidang perdata pertama di PN Solo  dengan agenda mediasi berlangsung pukul 12.30 WIB. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Pandu Budiono itu hanya dihadiri kuasa hukum PT Sekar Wijaya, Khairil Poloan dan Yulita Dyah Prabudiningrum. Sementara ketiga orang tergugat tidak hadir.

“Kami sudah mengirim surat panggilan kepada ketiga tergugat agar menghadiri sidang di PN Solo sejak sebulan lalu. Namun, hari ini mereka tidak hadir. Sidang lanjutan akan dilaksanakan 4 Juni,” ujar Ketua Majelis Pandu Budiono.

Pandu mengungkapkan PN Solo akan kembali melayangkan surat panggilan kedua dengan tembusan Pengadilan Tinggi Jateng dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian ditembuskan ke PN Jakarta Pusat.

Ketua Tim Kuasa hukum PT Sekar Wijaya, Khairil Poloan, mengungkapkan selain tiga anggota keluarga Cendana juga ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo yang ikut digugat perdata di PN Solo. PT Sekar Wijaya juga menggugat notaris yang beralamat di Tanggerang, Banten, karena turut serta dalam kasus  ini.

Ia menjelaskan kasus jual beli tanah ini bermula saat PT Wijaya pada 23 Desember 2016 membeli tanah beserta bekas RS Kadipolo milik Sigit seharga Rp248,05 miliar. Tanah tersebut atas nama Sigit Harjojudanto dengan nomor sertifikat tanah 11.02.01.04.02505 yang dikeluarkan BPN Solo pada 1991.

“Klien saya bersama Sigit membeli tanah itu sesuai surat perjanjian senilai Rp11 juta per meter persegi. Pembayaran tanah dilakukan 33 kali dengan uang muka senilai Rp21,5 miliar dan uang komisi Rp3,36 miliar sehingga total pembayaran baru sekitar Rp25 miliar dari nilai jual Rp248,05 miliar,” ujar Khairil kepada wartawan di PN Solo.

''Klien saya kaget saat hendak membangun lahan  untuk perumahan dan mengurus IMB [Izin Mendirikan Bangunan] ternyata masuk kawasan BCB. Tanah yang dibeli tidak bisa dialihfungsikan untuk perumahan,” kata dia.

Ia menjelaskan hal tersebut merujuk surat yang dikeluarkan Kemendikbud Balai Pelestarian Cagar Budaya Jateng Nomor 1999/E19/KB/2017 yang menyatakan lokasi tersebut merupakan BCB. Surat ini juga dipertegas oleh SK Wali Kota Solo Nomor 649/1-R/1/2013 Pengganti SK Wali Kota Surakarta Nomor 646/116/1/1997.

“Saya sudah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan. Namun, sampai sekarang uang yang telah dibayarkan ke Sigit tidak kunjung dikembalikan. PT Sekar Wijaya sebagai perusahaan bergerak di bidang properti merasa dibohongi karena [Sigit] tidak memberi tahu tanah tersebut merupakan aset BCB,” kata dia.