Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Lebih Baik daripada AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Antara/R. Rekotomo)
20 April 2018 05:30 WIB Dwi Nicken Tari Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Krisis perekonomian yang menimpa suatu negara tidak dapat dilihat dari dampak negatifnya saja. Seperti Indonesia, sebuah negara yang pernah diterpa krisis ekonomi parah pada 1998 telah banyak belajar dari pengalaman pahit itu.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia telah memperlihatkan kemajuan sejak 20 tahun yang lalu dengan berbagai reformasi kebijakan. Dia memuji tingkat utang terhadap PDB (debt-to-GDP) Indonesia pada 2017 di level 28,7% atau naik 2,8% dari tahun sebelumnya.

Ramadan Ekstra - Promo Belanja Kebutuhan Lebaran 2018 - Tokopedia

“Krisis itu sangat keras menghantam sistem keuangan Indonesia yang menyebabkan kami harus megambil dana bantuan (bail-out) dari Bank Dunia dalam jumlah besar. Kala itu tingkat utang terhadap PDB menjadi hampir 90% dan saat itu memang kondisi ekonomi terburuk,” ujar Sri Mulyani dalam acara USINDO Gala Dinner di Washington, Selasa (18/4/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, salah satu reformasi yang dilakukan Indonesia baru-baru ini adalah terkait kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan Indonesia, lanjut Sri Mulyani, memiliki aturan disiplin, yaitu defisit dalam setahun tidak boleh melewati level 3% terhadap PDB. Begitu juga dengan tingkat utang terhadap PDB, tidak boleh melewati 60% terhadap PDB.

“Defisit [APBN] tahun ini adalah 2,19% dan rasio utang terhadap PDB adalah 29% terhadap PDB,” papar Sri Mulyani sambil menambahkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini bahkan jauh lebih sehat daripada perekonomian AS.

Adapun, IMF dalam laporan World Economic and Financial Surveys Fiscal Monitor April 2018 mencatat defisit keseluruhan Indonesia berada di level 2,5% terhadap PDB pada 2017.

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa Indonesia belum bisa berpuas diri hanya dengan melakukan reformasi kebijakan saja. Saat ini Indonesia pun masih berusaha meningkatkan iklim perekonomian dengan memberikan insentif. “Inilah area yang tengah kami kerjakan bersamaan dengan reformasi pajak,” imbuhnya.

Dia menyinggung refromasi pajak yang dilakukan Negeri Paman Sam pada tahun lalu, yaitu memotong US$1,5 triliun dari pendapatan pajak perusahaan.

“Yang diketahui oleh pebisnis itu hanyalah AS telah menurunkan pajak. Mereka datang kepada Presiden Jokowi kemudian kepada saya, mengatakan AS telah menurunkan pajak, Singapura pajaknya 17%, AS 21%, dan Indonesia 25% itu terlalu tinggi,” ujarnya.

Sri Mulyani menilai dorongan itu terlalu menyulitkan Indonesia karena di saat yang sama Indonesia sedang berusaha menciptakan reformasi yang lebih dari sekadar menurunkan rasio pajak.

“Yaitu insentif dan cara agar semua pihak mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak dan menciptakan kebijakan fiskal yang lebih baik. Selain itu juga untuk mendukung dan mengintensifkan iklim bisnis dan investasi. Tentu saja kami akan terus melakukan reformasi dengan meningkatkan area-area bisnis, investasi, sistem teknologi, dan database,” tuturnya.

Kendati demikian, IMF di dalam laporannya tetap mengingatkan untuk sebagian besar negara emerging market dan negara maju, bahwa fokus utama adalah cara meningkatkan administrasi pajak, memperlebar basis pajak, dan meningkatkan pengumpulan pajak dari sektor non-komoditas.