Prospek dan Tantangan 2030

Ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
19 April 2018 08:00 WIB Edy Purwo Saputro (UMS Surakarta) Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/4/2018). Esai ini karya Edy Purwo Saputro, dosen di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Solopos.com, SOLO--Prabowo Subianto menyitir 2030 Indonesia akan bubar. Yang menjadi pertanyaan mengapa ia maju sebagai calon presiden? Apa langkah untuk menyelamatkan Indonesia agar tidak bubar? 

Ramadan Ekstra - Promo Belanja Kebutuhan Lebaran 2018 - Tokopedia

Prediksi bahwa 2030 Indonesia bubar menarik dicermati, terutama dikaitkan potensi, peluang, ancaman, dan tantangan. Sejatinya Indonesia 2030 tidak terlepas dari Indonesia pada tahun politik. Sukses pada tahun politik melalui pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019 menjadi muara untuk melihat Indonesia 2030.

Sukses tahun politik menjadi acuan untuk pemetaan kekuatan Indonesia menatap 2030, terutama dikaitkan dengan persaingan dan potensi pasar yang kian terbuka. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin keresahan pasar terkait ramalan Indonesia 2030 harus dicermati.

Artinya pasar yang kian terbuka dan realitas peran Internet melalui pasar online juga harus dicermati sebagai tantangan yang tidak mudah apalagi kemungkinan daya saing juga menjadi semakin penting. Yang justru menjadi pertanyaan mengapa harus 2030? Mengapa Prabowo maju dalam pemilihan presiden untuk bertarung lagi melawan Joko Widodo pada 2019?

Tidak bisa dimungkiri mencuatnya ramalan 2030 terkait novel Ghost Fleet: A Novel  of The Next World War karya Peter Warren Singer dan August Cole yang akhirnya dikutip  Prabowo dengan pernyataan tentang Indonesia bubar pada 2030. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta, 27 Maret lalu, menegaskan kekuatan Indonesia tidak perlu diragukan dalam menatap prospek ke depan, terutama mengacu kalkulasi yang dilakukan  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan McKenzie mengacu prospek 2040.

Keyakinan ini tidak bisa terlepas dari fakta bahwa kini Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia sedangkan pada 2030 diprediksi menjadi kekuatan ekonomi ke-7, sementara pada  2045 akan menjadi yang ke-5. Keyakinan itu diperkuat oleh prediksi Bank Dunia bahwa pada periode 2018-2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% atau lebih baik dibanding capaian tahun 2017 yang hanya 5,1%.

Potensi ini diyakini lebih baik terutama dikaitkan dengan kekuatan potensial pertumbuhan Indonesia yang sebenarnya bisa mencapai kisaran 5,6%. Artinya, potensi laju pertumbuhan masih ada dan karenanya semua sumber daya yang ada harus dioptimalkan, bukan justru sebaliknya memicu kegaduhan politik dan riak konflik sehingga mereduksi semua potensi yang ada karena energi habis terkuras untuk menyelesaikan konflik yang cenderung bertendensi politik sesaat.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap semua potensi dan sumber daya menjadi penting agar daya saing bisa dipacu dan akhirnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Argumen tersebut tidak terlepas dari memanasnya iklim sosial politik pada tahun politik. Politik saling sandera menjadi senjata untuk memacu elektabilitas dan menjatuhkan para rival demi kekuasaan.

Fakta ini sejatinya mengaburkan esensi demokrasi yang harus bisa menciptakan regenerasi kepemimpinan, bukan justru sebaliknya membangun suatu politik dinasti atas dasar kekuasaan dan politik uang. Oleh karena itu, prediksi Indonesia bubar pada 2030 perlu dicermati dengan mengacu kekuatan domestik dan kompetitor karena bagaimanapun pesaing terus memasuki pasar, apalagi kekuatan ekonomi Tiongkok diprediksi semakin kukuh yang didukung daya saing produk akibat murahnya tarif tenaga kerja dan efisiensi produksi.

Jika semua potensi bisa dimaksimalkan, beralasan jika mantan Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa sejatinya Indonesia tidak hanya akan  terhindar dari ancaman krisis, tapi justru bangkit dengan kekuatan pasar yang sangat luar biasa karena dukungan 250 juta penduduk.

Argumen terhadap kekuatan itu tidak terlepas dari regulasi  yang menyasar pembangunan ekonomi secara mendasar, konsisten, kohesif,  fokus yang jelas, dan juga kebijakan yang rasional sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keluarnya sejumlah paket kebijakan ekonomi, baik yang menyasar fiskal atau moneter, pada era pemerintahan Joko Widodo perlu ditindaklanjuti melalui implementasi program secara riil.

Selain itu, percepatan pembangunan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal juga menjadi acuan untuk mencapai tahapan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan secara merata untuk mereduksi kesenjangan.

Keyakinan dan optimisme lain yang mendukung terhadap prospek Indonesia pada 2030 adalah pembangunan infrastruktur. Tidak bisa dimungkiri era pemerintahan Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini tidak saja untuk mereduksi ketimpangan tapi juga memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Artinya, mata rantai dari sukses pembangunan infrastruktur secara tidak langsung akan bisa memberikan kontribusi terhadap geliat ekonomi di daerah dan pada akhirnya mata rantai yang terbangun akan berpengaruh terhadap penciptaan produk unggulan daerah dan imbasnya adalah kekuatan pasar domestik melalui kekuatan daya beli dan tentunya daya saing.

Konsekuensi dari harapan ini adalah kemampuan kepala daerah untuk bisa menciptakan dan memacu industri kreatif di daerah karena implikasinya juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan mereduksi kemiskinan di daerah.

Aspek lain yang juga perlu dicermati terkait optimisme Indonesia 2030 adalah alokasi dana desa yang diyakini dapat memacu stimulus geliat ekonomi. Artinya, keberhasilan dalam membangun desa sebagai ujung tombak ekonomi bisa berimplikasi terhadap laju ekonomi nasional.

Gambaran ini memberikan pemahaman bahwa tidak ada alasan untuk pesimis menatap Indonesia 2030 karena kekuatan pasar melalui akumulasi penduduk 250 juta sejatinya juga menjadi subyek bagi pembangunan nasional.