Kultur Kontestasi Elektoral dan Keberkahan

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
18 April 2018 06:00 WIB Ichwan Prasetyo Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (10/4/2018). Esai ini karya Muhammad Fahmi, Doktor Kajian Budaya dan Media dari Universitas Gadjah Mada dan dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com.

Solopos.com, SOLO--Pada esai yang berjudul Harapan Rakyat dan Kultur Politik (Solopos edisi  27 Februari 2018) saya mendorong agar partai politik peduli pada ideologi dan menjadikan tugas partai sebagai tugas profetis: menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak secara luas.

Ramadan Ekstra - Promo Belanja Kebutuhan Lebaran 2018 - Tokopedia

Jika selama ini kultur politik kita cenderung pragmatis, tugas orang baik-baik yang akan masuk dunia politik kekuasaan adalah menjadi penyeimbang agar kultur politik kita bergeser dari orientasi pragmatisme ke orientasi idealisme.

Tugas ini bukanlah mudah. Banyak onak dan duri. Ada godaan pragmatisme, terutama pada awal proses sebuah kontestasi elektoral: pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislative, pemilihan presiden.

Dalam masa-masa kampanye ada godaan kuat untuk membenarkan segala cara demi meraih kemenangan. Tak peduli jika harus menggunakan kampanye negatif maupun kampanye hitam.

Tidak sedikit pula yang melakukan money politics: serangan fajar, bagi-bagi amplop, membagikan bahan pokok, dan sebagainya calam rangka mendulang suara pemilih.

Jika sejak dini seorang calon politikus, calon pejabat, dan calon pemimpin tergoda dengan pola-pola seperti di atas, menjadi sangat sulit untuk mengharapkan mereka mengubah kultur politik menjadi lebih baik tatkala berkuasa.

Kedudukan yang didapat dengan cara tidak fair, melanggar aturan dan menabrak hukum, tidak hanya mendelegitimasi jabatan tapi juga berdampak pada kultur kekuasaan (bagaimana kekuasaan itu dijalankan) dan karier politik mereka (jadi apa mereka setelah berkuasa).

Sangat mungkin setelah berkuasa mereka kembali menggunakan cara-cara melawan hukum: korupsi, sogok-menyogok, suap-menyuap, dan cara-cara negatif lainnya. Terjadi ironi, mereka menang pada kontestasi elektoral tapi justru kalah dan menjadi pesakitan di pengadilan.

Menjadi pejabat, tapi kemudian justru menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya penguasa akhirnya terpidana. Data statistik KPK menjelaskan sampai dengan Juni 2017 ada 78 kepala daerah tersangkut kasus korupsi yang disidik KPK.

Terminologi berkah dipahami sebagai kebaikan yang terus-menerus mengalir. Sebaliknya, ketidakberkahan adalah tidak adanya kebaikan, atau kebaikan yang pendek, sempit, terbatas.

Dalam konteks ini, kebaikan dari suatu kekuasaan akan terus-menerus mengalir, meski tidak menjabat lagi, karena ada keberkahan di dalamnya. Sebaliknya, jabatan justru tidak menghasilkan kebaikan karena tidak adanya keberkahan.

Alih-alih kebaikan, kekuasaan yang tidak berkah justru mengundang segala petaka dan berdampak negatif bagi diri, keluarga, dan lingkungan sang penguasa.

Dalam konteks ini, salah satu letak keberkahan justru amat tergantung pada niat awal sebelum menjabat dan bagaimana kekuasaan itu diraih (dengan cara fair atau melanggar aturan), dari mana dana kampanye berasal (dari sumber yang halal, syubhat, atau haram), bagaimana kampanye dilakukan (kampanye legal, negatif, atau hitam).

Niat baik saja tidak cukup karena jika kekuasaan diraih dengan menghalalkan segala cara maka ibarat mencuci kain dengan air comberan. Jangankan bersih, kain malah jadi kotor semua.

Cara bagaimana seorang politikus, pejabat, dan pemimpin meraih kekuasaan amat sangat menentukan kultur politik dan kekuasaan mereka. Jika sejak awal saja mereka menggunakan cara negatif, cara hitam, dalam meraih kekuasaan, bagaimana pula nantinya ketika kekuasaan sudah di tangan mereka?

Tentu akan sangat mungkin cara kotor juga akan dipakai dalam menjalankan kekuasaan mereka. Sebaliknya, jika sejak dini seorang politikus menghindari cara negatif:  money politics, kampanye hitam-negatif, maka ada benefit bagi mereka untuk mengubah kultur politik kekuasaan dan ada peluang untuk selamat dari apa yang disebut oleh penulis Australia, Ray Green (2003), sebagai toxic power: racun, efek buruk, dan dampak negatif kekuasaan.

Berlakulah adagium jangan mengharapkan kebaikan dari kekuasaan yang diraih secara kotor, tidak patut, tidak jujur, melanggar hukum, dan menabrak aturan karena akan merusak dan tidak berkah.

Nasionalis-Santri

Bukan sebuah kebetulan di Jawa Tengah pada kontestasi elektoral kali ini terjadi konfigurasi kultur politik nasionalis-santri. Pada pemilihan gubernur Jawa Tengah terdapat dua pasang calon yang keduanya mencerminkan kombinasi tersebut.

Mereka adalah petahana Ganjar Pranowo, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berpasangan dengan Taj Yasin, putra ulama karismatik K.H. Maimoen Zubair, yang akan bertarung dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berpasangan dengan Ida Fauziyah, mantan Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama.

Ganjar-Yasin dicalonkan partai-partai politik kombinasi nasionalis-santri: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya.  Sudirman-Ida juga didukung partai beraliran nasionalis-santri: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Demikian juga dengan pemilihan bupati di Karanganyar. Juliyatmono-Rober Christanto yang didukung Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati  Nurani Rakyat bukan saja menceminkan perpaduan nasionalis-santri secara kepartaian tapi secara personal mereka bagian dari kombinasi kultur nasionalis-santri.

Juliyatmono meski berasal dari partai  politik nasionalis, Partai Golongan Karya, namun berlatar santri. Demikian juga dengan pasangannya, Rober, meski kader partai politik nasionalis,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dikenal sebagai pengusaha muslim yang agamis.

Demikian halnya dengan Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyu Ningsih. Pasangan ini menyimbolkan konfigurasi kultural politik santri-nasionalis. Rohadi merupakan kader partai yang dulu dikenal sebagai partai dakwah, Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan Ida berlatar pengusaha. Keduanya didukung oleh kombinasi partai nasionalis-santri: Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera.  

Dengan demikian, tidak sulit bagi dua pasangan dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah dan pemilihan bupati Karanganyar ini untuk memahami konsep berkah. Masyarakat kita secara umum memahami istilah tersebut.

Hanya saja, sering kali antara, meminjam taksonomi  Bloom (1913-1999), aspek kognitif dan psikomotorik tidak sinkron, tidak nyambung. Artinya, banyak orang yang paham makna berkah tapi dalam keseharian justru menjauh dari nilai-nilai keberkahan.

Banyak orang tahu tentang pentingnya meraih sesuatu dengan niat dan cara yang baik namun perilaku mereka justru sebaliknya: curang, tidak jujur, dan menghalalkan segala cara. Kalau sudah begini, bagaimana keberkahan kekuasaan akan didapat?

Kita percaya dua pasangan calon kepala daerah Provoinsi Jawa Tengah, Ganjar-Yasin dan Sudirman-Ida, serta dua pasangan calon kepala daerah Kabupaten Karanganyar, Juli-Rober dan Rohadi-Ida, memiliki niat yang baik dan akan menggunakan cara-cara yang baik pula dalam kontestasi elektoral mereka.

Kita percaya mereka akan taat asas, taat hukum, dan taat aturan. Yang harus dikontrol adalah perilaku tim sukses mereka. Apakah mereka menggunakan cara-cara kotor atau cara bersih. Apa yang mereka lakukan akan mengimbas pada citra sang calon kepala daerah.

Bisa saja sang calon dirugikan karena perilaku tim sukses yang sangat bersemangat sehingga menghalalkan segala cara. Kalau sudah begini, ibarat pepatah “gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga”. Gara-gara tim sukses salah melangkah, tercoreng citra sang calon kepala daerah di mata rakyat.

Publik sekarang ini adalah publik yang cerdas. Mereka bisa menilai baik atau buruk sang calon kepala daerah dari cara-cara sang calon dan tim sukses meraih kekuasaan. Apakah mereka menggunakan cara-cara negatif: money politics, kampanye negatif, dan kampanye hitam, atau tidak.

Cara-cara kotor harus ditinggalkan karena di samping tidak berkah juga akan berdampak tidak baik pada diri, keluarga, dan masyarakat secara luas. Cara-cara yang legal, taat aturan, taat asas, dan berakhlak bukan hanya menimbulkan simpati tapi juga akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, menjadikan negeri kita sebagai baldatun tayibatun warabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi. Semoga.