Puluhan Peserta JKN-KIS Mandiri Solo Nunggak Bayar Premi

kartu indonesia sehat (KIS). (Solopos/Dok)
18 April 2018 00:35 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo  menemukan puluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (KIS) mandiri mengemplang bayar premi bulanan. Mereka menunggak pembayaran iuran bervariasi dari sebulan hingga beberapa tahun.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo miris dengan banyaknya peserta JKN-KIS mandiri yang ngemplang premi tersebut. Rata-rata mereka tak lagi mampu membayar premi bulanan karena kondisi tengah mengalami kesulitan keuangan.

Rudy menyebut iuran JKN-KIS mandiri untuk satu keluarga misalnya per bulan yang harus dibayarkan lebih dari Rp125.000. Dia menilai jumlah tersebut sangat memberatkan bagi warga berpenghasilan rendah.

Warga tersebut, lanjutnya, masuk kategori rentan risiko sosial. Karena itu Pemkot Solo memiliki komitmen untuk mengintegrasikan peserta JKN-KIS mandiri dengan dibiayai APBD Kota Solo.

"Jadi banyak yang menunggak ternyata, dulu ikut mandiri namun ternyata tidak bisa membayar. Nunggaknya bertahun-tahun, itu harus dilunasi dulu, baru diintergrasikan," katanya ketika dijumpai wartawan seusai pembagian JKN-KIS di Pendapi Gede Balai Kota, Selasa (17/4/2018).

Integrasi akan dilakukan Pemkot dengan catatan bagi warga yang menunggak diminta melunasi seluruh tunggakan tersebut. Setelah itu, Pemkot Solo akan mengintegrasikan kepesertaan dari JKN-KIS mandiri ke APBD Kota Solo.

Hingga Selasa, telah diterbitkan kartu JKN-KIS untuk 43.192 keluarga terdiri atas 107.011 jiwa yang preminya dibiayai dari APBD Kota Solo. Dia mengatakan seluruh warga Kota Bengawan harus terdaftar dalam program JKN-KIS.

Namun saat ini masih banyak warga yang enggan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN baik melalui BPJS Kesehatan maupun KIS dengan beragam alasan. “Kami akan sisir lagi warga Solo yang belum terdaftar JKN. Padahal mereka belum memahami manfaatnya,” katanya.

Pemkot Solo akan mengerahkan petugas mulai dari kelurahan hingga RT untuk menyisir satu per satu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini dilakukan agar warga mendaftarkan diri dalam kepesertaan JKN.

Bagi warga miskin dan rentan miskin, Pemkot telah menanggung premi JKN melalui program KIS dengan biayai APBD Kota Solo. Sedangkan bagi warga mampu, Rudy menyarankan meski telah memiliki jaminan kesehatan melalui asuransi swasta tetap harus mendaftarkan JKN.

“Program JKN harus dapat dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali. Kami targetkan 100% warga Solo harus terdaftar JKN tahun ini,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan siap mengintensifkan penyisiran terhadap warga yang belum mendaftarkan diri dalam kepesertaan kartu JKN-KIS ataupun BPJS Kesehatan. Ning mengatakan kelurahan akan menyasar secara door to door warga non pekerja yang belum terdaftar JKN.

Sedangkan bagi pekerja, DKK sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar diselesaikan perusahaan masing-masing. Jika mengacu amanat Undang-Undang (UU) Kesehatan, Ning menjelaskan setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi terdaftar JKN melalui BPJS Kesehatan.

“Jadi tidak ada alasan lagi bagi warga belum terdaftar JKN lewat BPJS Kesehatan,” katanya.